Penyusunan RKPD Kaltim 2023. Sekda Ingatkan Program Prioritas dan 8 Direktif Gubernur

13 April 2022 Jam 21:34:59 Cinthia Administrasi Pembangunan 681 kali

Foto Arief Murtadha / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Tahun 2023 merupakan tahun terakhir periode pemerintahan Gubernur Dr H Isran Noor dan Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi pada periode 2019-2023. Berkenaan dengan itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kaltim Sri Wahyuni mengingatkan kepada perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim agar target-target pembangunan daerah yang telah ditetapkan sampai tahun 2023 dapat dipastikan tercapai dengan baik.

Berdasarkan hasil evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021 sebagai tahun ke-3 masa pemerintahan Isran Noor-Hadi Mulyadi, capaian mayoritas indikator makro pembangunan daerah di Benua Etam telah berada di atas target yang ditetapkan.

“Meskipun demikian, masih ada beberapa indikator yang masih perlu ditingkatkan pencapaiannya. Terhadap hal ini, saya menyampaikan apresiasi kepada segenap komponen pembangunan di Kaltim, karena di tengah suasana pandemi Covid-19 yang melanda, kinerja pembangunan masih cukup memuaskan. Hal ini perlu terus dipertahankan dan menjadi perhatian khusus di 2022 dan 2023,” ucap Sri Mulyani saat memberikan arahan pada Pra-Musrenbang dalam rangka Penyusunan RKPD Tahun 2023, Senin (11/4/2022).

Adapun tujuan makro pembangunan daerah yang sudah ditetapkan di dalam RPJMD dan perlu untuk diwujudkan bersama di tahun 2023, yaitu indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 77,75, tingkat kemiskinan (5,90%), tingkat pengangguran terbuka sebesar (6,50%), laju pertumbuhan ekonomi sebesar (±3,51%), PDRB per kapita (Rp195 Juta), indeks gini (0,308) dan indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH) sebesar 76,15.

Sri Wahyuni juga mengingatkan kembali, bahwa selain program-program prioritas yang dicanangkan, Gubernur Isran Noor dan Wakil Gubernur Hadi Mulyadi atau yang dikenal dengan Isran-Hadi juga memiliki delapan direktif (major project) sebagai janji politik yang harus diwujudkan selama lima tahun masa pemerintahannya.

Yaitu, penciptaan 250.000 lapangan kerja. Pembangunan jalan produksi sepanjang 500 kilometer. Peningkatan insentif guru dan pemuka agama. Pembukaan lahan pertanian seluas 1 juta hektare. Pemberian Beasiswa Kaltim Tuntas kepada 6.500 orang per tahun. Pembangunan rumah bagi keluarga pra-sejahtera sebanyak 25.000 unit. Target pendapatan asli daerah (PAD) Rp 32 triliun. Serta, pemberian modal usaha sebesar Rp 100 miliar.

“Tentu ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita bersama untuk berkomitmen bahwa kegiatan di tahun 2022 dan kegiatan tahun 2023 yang akan kita susun bersama ini merupakan program kegiatan yang akan menyokong capaian dari visi misi gubernur yang akan berakhir masa pemerintahan sampai dengan tahun 2023,” ujarnya.

Sri Wahyuni menyebut setiap perangkat daerah harus bisa memastikan bahwa kegiatan yang akan menyokong dan mengeksekusi visi misi gubernur itu tidak hanya tuntas di level nomenklatur program dan kegiatan tetapi harus tergambar di dalam rincian kegiatan.

“Kita mesti punya komitmen dan harus mulai memeriksa kembali secara detail rencana kerja yang kemarin sudah ditetapkan dalam forum renja masing-masing perangkat daerah. Apakah rencana kegiatan yang akan dilakukan ketika dieksekusi benar-benar sudah mengeksekusi visi misi program prioritas gubernur,” pungkasnya. (her/sul/adpimprov kaltim).