Kalimantan Timur
Peran Humas Pemerintah di Era Teknologi Informasi

Harus Mampu Jawab Pergerakan Tuntutan Publik

SAMARINDA – Public Relations (PR) atau dikenal dengan Hubungan Masyarakat (Humas) khususnya di kalangan pemerintahan harus bisa mengikuti pola pikir masyarakat yang dinamis seiring dengan perkembangan teknologi informasi yang selalu up to date.

Demikian diungkapkan Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana saat menjadi pembicara pada Rakor Bakohumas (Badan Koordinasi Kehumasan) se Kaltim dan Kaltara, di Ruang Serbaguna Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim, Senin (27/10).

“Ibarat permainan billiar, Humas Pemerintah tidak membidik bola yang diam, melainkan publik yang bergerak. Kita harus ubah pola pikir statis itu. Humas Pemerintah saat ini jauh lebih ditantang untuk mampu menjawab pergerakan tuntutan publik, bukan publik yang diam pasrah dan adem ayem,” kata Danang.

Menurut dia, keberadaan Humas Pemerintah sangat penting karena ada beberapa alasan, diantaranya publik memiliki hak untuk tahu dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memberitahu. Selanjutnya, ada kebutuhan pemerintah untuk mendapatkan input atau feedback berupa saran atau keluhan pengaduan dari masyarakat.

“Disini Humas Pemerintah menjalankan peran sebagai gerbang dua arah, yakni menyampaikan informasi kepada masyarakat dan menerima informasi (masukan) dari masyarakat. Hanya melalui komunikasi yang tersistematisasi, terstruktur dan tejamin pengelolaannya, pemerintah dan masyarakat bisa berada di satu keserempakan pembangunan,” jelasnya.

Setiap jajaran Humas Pemerintah harus tahu peran dan fungsinya masing-masing. Jadi, setiap personil Humas Pemerintah memiliki personal skill yang mumpuni. Adapun personal skill yang dimaksud, yakni role (memahami peran dirinya dan organisasi), akses (memiliki akses langsung terhadap dan dihormati oleh atasan) dan networking (memiliki networking yang bagus baik ke dalam atau keluar organisasi).

Selanjutnya, knowledge (memiliki pengetahuan hukum, untuk mampu berbicara isu-isu legal, hak publik dan lainnya) dan extra skill (meningkatkan kecakapan negosiasi, manajemen konflik, resolusi konflik, menguasai bahasa asing dan lokal).

“Dengan personal skill seperti itu, jajaran Humas Pemerintah diharapkan dapat dengan cepat merespon atas suatu isu tertentu dan menjalankan fungsi utamanya, yakni sebagai processor informasi,” ucapnya.

Ditambahkan, Humas Pemerintah juga berperan penting dalam upaya mengomunikasikan agenda Perbaikan Kualitas Pelayanan Publik kepada masyarakat di daerah sebagai bagian dari percepatan reformasi birokrasi. Khususnya dalam meningkatkan partisipasi publik dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang masih rendah.

Selain itu, turut hadir sebagai pembicara, yaitu Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kaltim, Jurnanto, yang menyampaikan materi tentang serba-serbi HIV/AIDS dan penanganannya di Kaltim. (her/sul/es/hmsprov).

///FOTO : Kepala Biro Humas & Protokol Setprov Kaltim S Adiyat (kanan) menyerahkan cindera mata kepada Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Danang Girindrawardana disaksikan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kaltim, Jurnanto.(fajar/humasprov)

 

Berita Terkait
TPID Sidak Pasar Tradisional
TPID Sidak Pasar Tradisional

11 Juni 2017 Jam 10:17:45
Sosial

Swasembada Harus Segera Diwujudkan
Swasembada Harus Segera Diwujudkan

08 Februari 2014 Jam 00:00:00
Sosial

Pemprov Bantu Korban Banjir di Kukar
Pemprov Bantu Korban Banjir di Kukar

29 Maret 2018 Jam 20:09:46
Sosial

Kaltim Tuan Rumah yang Ramah
Kaltim Tuan Rumah yang Ramah

20 Juni 2014 Jam 00:00:00
Sosial

Government Public Relation