SAMARINDA - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) membentuk Satuan Tugas (Satgas) Mafia Tanah untuk bersama-sama mengurangi dan memberantas kejahatan tanah sampai ke akarnya.
"Kementerian bentuk Satgas kerja sama kita dengan Polri dalam memerangi kejahatan pertanahan yang semakin meresahkan masyarakat," kata Menteri ATR/BPN Sofyan Djalil dalam amanat tertulis dibacakan Wagub Kaltim H Hadi Mulyadi selaku pembina upacara Hari Agraria dan Tata Ruang (Hantaru) ke-61 Tahun 2021 di halaman Kanwil ATR/BPN Kaltim, Jumat (24/9/2021).
Diakui Menteri Agraria, beberapa kasus besar sudah diungkap, ada yang sudah divonis dan sedang dalam proses hukum.
Baginya, pegawai Kementerian ATR/BPN baik ASN ataupun PPNPN jangan sekali-kali menjadi bagian dari mafia tanah.
"Saya tidak segan-segan untuk mengambil tindakan tegas bahkan memecat oknum yang terbukti terlibat," tegasnya.
Selain itu, dalam percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), dia mengajak gubernur dan bupati/wali kota untuk menyukseskannya dengan membantu masyarakat yang kurang mampu melalui penyediaan anggaran Pra PTSL.
Termasuk membantu meringankan beban masyarakat dengan pengurangan, bahkan penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), sehingga target tahun 2025 seluruh bidang tanah di Indonesia terdaftar dapat dicapai.
Diakuinya, masih banyak dijumpai kendala sertifikat tidak terbit karena masyarakat tidak mampu membayar BPHTB.
Program inovasi serta kreativitas ini, menurut dia, menunjukkan Kementerian ATR/BPN saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
"Aparatur Kementerian ATR/BPN harus menjaga integritas, selalu bekerja keras, inovatif, kolaboratif, dan kreatif dalam menghadapi perubahan organisasi, serta memberikan manfaat dan nilai tambah untuk banyak orang," harapnya.(yans/sdn/sul/adpimprov kaltim)
24 Maret 2020 Jam 12:35:07
Administrasi Pembangunan
11 Desember 2021 Jam 11:42:35
Administrasi Pembangunan
19 Januari 2022 Jam 17:52:48
Administrasi Pembangunan
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
15 April 2021 Jam 20:06:16
Administrasi Pembangunan
08 September 2022 Jam 10:51:59
Administrasi Pembangunan
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
19 Maret 2023 Jam 08:30:41
Wakil Gubernur Kaltim
18 Maret 2023 Jam 23:51:27
Pemilihan Umum
18 Maret 2023 Jam 23:44:21
Agama
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
24 September 2020 Jam 20:05:33
Berita Acara
11 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Sosial
01 April 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
01 Desember 2021 Jam 09:14:32
Kunjungan Kerja
19 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan