Perbankan dan Koperasi Wajib Kembangkan Ekonomi Kerakyatan
SAMARINDA - Pengembangan program ekonomi kerakyatan terutama dalam pengembangan energi baru terbarukan bukan hanya didukung Bank Pembangunan Daerah (BPD) Kaltim saja, tetapi dukungan juga harus datang dari sejumah perbankan lain dan koperasi, khususnya dewan koperasi Indonesia wilayah (Dekopinwil) di masing-masing daerah.
Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan, pengembangan program energi baru terbarukan diharapkan dapat menjadi peluang bagi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi. Contohnya, dengan memanfaatkan tanaman singkong dan ternak sapi.
“Dengan menggalakkan program ini, diharapkan ke depan dibangun koperasi-koperasi di perdesaan dan kelurahan. Sehingga dapat mengelola usaha tanaman singkong dan ternak sapi,” kata Awang Faroek Ishak di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (20/10).
Menurut dia, peluang ini harus dimanfaatkan semaksimal mungkin. Karena, potensinya sangat besar dan untuk membentuk usaha itu sangat mudah, yakni masyarakat bisa memanfaatkan progra penerbitan surat izin usaha yang diproses hanya satu hari dan berkasnya hanya satu lembar saja dari kecamatan.
Setelah dibentuk koperasi, diwajibkan untuk bekerjasama dengan perusahaan daerah (Perusda) penjaminan kredit daerah (Jamkrida) yang dibentuk Pemprov Kaltim. “Dengan demikian, kita bersama-sama bisa menyukseskan program ekonomikerakyatan. Melalui koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM). Manfaatkan peluang,” jelasnya.
Peluang pengembangan usaha tanaman singkong dan ternak sapi sangat besar. Karena itu, ke depan bagaimana peluang ini dapat dimanfaatkan pengurus Dekopinwil dalam membentuk koperasi di wilayah perdesaan dan kelurahan.
Selain itu, pengembangan usaha ini bukan hanya BPD Kaltim yang mendukung, tetapi juga perbankan lain. Apalagi, Kaltim memprogramkan dua juta ekor sapi hingga 2018. “BPD Kaltim telah siap untuk 250.000 ekor sapi. Kemudian belum ditambah dengan dukungan program Corporate Social Responsibility (CSR) masing-masing perusahaan tambang batu bara dan migas,” ujarnya.
Dengan dukungan semua pihak, Awang berkeyakinan program ekonomi kerakyatan dengan pengembangan ekonomi energi baru terbarukan dapat terwujud, khususnya pengembangan tanaman singkong dan ternak 2 juta ekor sapi hingga 2018.
Bahkan Awang meminta, setiap desa dan kelurahan memiliki badan usaha milik desa atau kelurahan yang bentuknya koperasi, sehingga pengembangan ekonomi kerakyatan dapat terwujud.
“Karena itu, saya minta perbankan harus memiliki program pro rakyat. Contoh yang dilakukan BPD Kaltim dengan program perkreditan sejahtera pertanian, perkebunan, peternakan dan kelautan,” jelasnya.(jay/sul/es/hmsprov).
16 Juli 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
02 November 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
10 April 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
11 Januari 2014 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
09 Maret 2013 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:17:43
PKK
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
07 Februari 2014 Jam 00:00:00
Prestasi
18 Maret 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
03 Februari 2022 Jam 19:15:35
Breaking News Kaltim
19 April 2016 Jam 00:00:00
Pembangunan
13 Agustus 2019 Jam 05:59:09
Kegiatan Pemerintah