Kalimantan Timur
Perbatasan Kaltim Perlu Tim Penegak Kebangsaan

SAMARINDA - Mewujudkan ketatanegaraan yang baik di kawasan perbatasan, maka kehadiran Tim Penegak Kebangsaan sangat diperlukan.  Tujuannya agar masyarakat perbatasan Kaltim bisa berperan mendukung kedaulatan dan keamanan Negara, khususnya di perbatasan.  

“Ini diperlukan agar terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga keutuhan Negara. Apalagi, tiga  kabupaten di Kaltim yakni Malinau, Nunukan dan Kutai Barat berbatasan dengan Malaysia,” kata Kepala Badan Pembangunan, Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim  Frederik Bid, Kamis (14/2).  

Tim Penegak Kebangsaa akan membantu pemerintah untuk memberikan informasi jika muncul permasalahan di perbatasan. Contohnya, informasi akan diberikan jika ada warga atau tentara negara tentangga yang melintasi perbatasan. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.

Selain itu, dengan adanya tim ini, juga akan membantu Pemprov Kaltim untuk menginventarisir pasokan bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan.

“Saya yakin tim ini akan banyak memberi manfaat. Tim in juga akan  menjadi pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di wilayah perbatasan, khususnya  untuk membantu kesulitan masyarakat mendapatkan kebutuhan  sehari-hari,” jelasnya.

Tim ini diusulkan dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Pertimbangannya, karena masyarakat tersebut yang mengetahui persis bagaimana kondisi yang terjadi di wilayah itu. Bentuk dari tim ini hampir sama dengan tim Tagana yang dibina Dinas Sosial atau Tim Reaksi Cepat (TRC) seperti dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).

“Apapun itu bentuknya, diharapkan tim ini dapat menjadi barisan terdepan untuk mendukung pemerintah memberikan informasi kondisi yang terjadi terhadap masyarakat perbatasan. Yang  jelas, usulan tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur Awang Faroek.  Setelah ada rekomendasi, secepatnya akan kami bentuk,” jelasnya. (jay/hmsprov)

Berita Terkait
Government Public Relation