SAMARINDA - Mewujudkan ketatanegaraan yang baik di kawasan perbatasan, maka kehadiran Tim Penegak Kebangsaan sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat perbatasan Kaltim bisa berperan mendukung kedaulatan dan keamanan Negara, khususnya di perbatasan.
“Ini diperlukan agar terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga keutuhan Negara. Apalagi, tiga kabupaten di Kaltim yakni Malinau, Nunukan dan Kutai Barat berbatasan dengan Malaysia,” kata Kepala Badan Pembangunan, Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim Frederik Bid, Kamis (14/2).
Tim Penegak Kebangsaa akan membantu pemerintah untuk memberikan informasi jika muncul permasalahan di perbatasan. Contohnya, informasi akan diberikan jika ada warga atau tentara negara tentangga yang melintasi perbatasan. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Selain itu, dengan adanya tim ini, juga akan membantu Pemprov Kaltim untuk menginventarisir pasokan bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan.
“Saya yakin tim ini akan banyak memberi manfaat. Tim in juga akan menjadi pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di wilayah perbatasan, khususnya untuk membantu kesulitan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Tim ini diusulkan dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Pertimbangannya, karena masyarakat tersebut yang mengetahui persis bagaimana kondisi yang terjadi di wilayah itu. Bentuk dari tim ini hampir sama dengan tim Tagana yang dibina Dinas Sosial atau Tim Reaksi Cepat (TRC) seperti dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Apapun itu bentuknya, diharapkan tim ini dapat menjadi barisan terdepan untuk mendukung pemerintah memberikan informasi kondisi yang terjadi terhadap masyarakat perbatasan. Yang jelas, usulan tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur Awang Faroek. Setelah ada rekomendasi, secepatnya akan kami bentuk,” jelasnya. (jay/hmsprov)
14 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
10 November 2015 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
19 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
25 Februari 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
16 September 2021 Jam 07:41:53
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
26 September 2016 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
13 Agustus 2019 Jam 06:01:05
Korpri
05 Mei 2022 Jam 18:39:13
Breaking News Kaltim
30 Mei 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
14 November 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri