SAMARINDA - Mewujudkan ketatanegaraan yang baik di kawasan perbatasan, maka kehadiran Tim Penegak Kebangsaan sangat diperlukan. Tujuannya agar masyarakat perbatasan Kaltim bisa berperan mendukung kedaulatan dan keamanan Negara, khususnya di perbatasan.
“Ini diperlukan agar terbangun kesadaran masyarakat untuk ikut menjaga keutuhan Negara. Apalagi, tiga kabupaten di Kaltim yakni Malinau, Nunukan dan Kutai Barat berbatasan dengan Malaysia,” kata Kepala Badan Pembangunan, Pengelolaan Perbatasan dan Daerah Tertinggal (BPPDT) Kaltim Frederik Bid, Kamis (14/2).
Tim Penegak Kebangsaa akan membantu pemerintah untuk memberikan informasi jika muncul permasalahan di perbatasan. Contohnya, informasi akan diberikan jika ada warga atau tentara negara tentangga yang melintasi perbatasan. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi permasalahan di kemudian hari.
Selain itu, dengan adanya tim ini, juga akan membantu Pemprov Kaltim untuk menginventarisir pasokan bahan makanan atau kebutuhan sehari-hari masyarakat perbatasan.
“Saya yakin tim ini akan banyak memberi manfaat. Tim in juga akan menjadi pendukung Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang berada di wilayah perbatasan, khususnya untuk membantu kesulitan masyarakat mendapatkan kebutuhan sehari-hari,” jelasnya.
Tim ini diusulkan dari kalangan pemuda dan tokoh masyarakat di wilayah tersebut. Pertimbangannya, karena masyarakat tersebut yang mengetahui persis bagaimana kondisi yang terjadi di wilayah itu. Bentuk dari tim ini hampir sama dengan tim Tagana yang dibina Dinas Sosial atau Tim Reaksi Cepat (TRC) seperti dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
“Apapun itu bentuknya, diharapkan tim ini dapat menjadi barisan terdepan untuk mendukung pemerintah memberikan informasi kondisi yang terjadi terhadap masyarakat perbatasan. Yang jelas, usulan tersebut akan kami sampaikan kepada Gubernur Awang Faroek. Setelah ada rekomendasi, secepatnya akan kami bentuk,” jelasnya. (jay/hmsprov)
22 November 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
29 September 2015 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
18 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 September 2020 Jam 21:40:21
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
22 Januari 2023 Jam 20:27:58
Gubernur Kaltim
22 Januari 2023 Jam 20:25:08
Kegiatan Pemerintah
22 Januari 2023 Jam 20:22:58
Gubernur Kaltim
21 Januari 2023 Jam 20:19:29
Penataan dan Penguatan Organisasi
21 Januari 2023 Jam 20:16:39
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
20 Januari 2019 Jam 08:22:06
Kolom Minggu
11 November 2015 Jam 00:00:00
Kebudayaan dan Pariwisata
26 Desember 2022 Jam 07:53:09
Gubernur Kaltim
07 Juli 2022 Jam 09:31:02
Ibu Kota Negara
01 April 2019 Jam 22:39:20
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa