JAKARTA - Hari kedua pelaksanaan Rakor Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem 2022 yang diinisiasi Sekretariat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) dibagi dalam empat panel, yaitu panel 1 dengan materi tentang upaya mendorong penajaman sasaran program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Panel 2 tentang kolaborasi multi sektor dalam percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Selanjutnya, panel 3 tentang memastikan konvergensi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem. Dan panel 4 tentang pemantauan dan evaluasi program percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi selaku Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi Kaltim diwakili Kepala Bappeda Prof HM Aswin (Sekretaris TKPK) didampingi Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinsos Kaltim Saprudin Saida Panda, Kabid Kependudukan DKP3A Syahrul dan Isnawaty mewakili Kabid Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan DPMPD, mengikuti penyampaian materi dan diskusi keempat panel tersebut.
Wagub Hadi Mulyadi mengungkapkan melalui Kepala Bappeda Kaltim Prof HM Aswin mengungkapkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) berisi penugasan dari Presiden kepada para menteri, pimpinan lembaga, dan kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan memastikan ketepatan sasaran dan integrasi program antarkementerian/lembaga dengan melibatkan peran serta masyarakat yang ditujukan di seluruh wilayah yang didapati penduduk miskin ekstrem.
“Percepatan PKE memerlukan upaya multidimensi dan kolaboratif lintas sektor di tingkat pusat dan daerah. Tiga strategi utama PKE, pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan. Tentunya dibarengi dengan penggunaan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), keterlibatan multi sektor, serta meningkatkan peran TKPK di daerah untuk penanggulangan kemiskinan ekstrem,” ungkapnya.
Sebagai informasi, angka kemiskinan di Kaltim berdasarkan data BPS, dalam tiga tahun terakhir memang mengalami peningkatan yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid-19, yaitu pada 2019 sebesar 5,94 persen, 2020 sebesar 6,10 persen dan 2021 sebesar 6,54 persen. Persentase tersebut di bawah rata-rata nasional pada 2021, yaitu 9,71 persen. (her/sul/adpimprov kaltim)
27 Januari 2022 Jam 18:49:00
Informasi dan Komunikasi
01 September 2022 Jam 08:52:10
Informasi dan Komunikasi
09 Desember 2022 Jam 13:51:34
Informasi dan Komunikasi
17 Juni 2022 Jam 20:46:52
Informasi dan Komunikasi
24 Januari 2023 Jam 07:33:31
Informasi dan Komunikasi
14 Agustus 2022 Jam 09:13:27
Informasi dan Komunikasi
25 Maret 2023 Jam 21:58:44
Baznas
23 Maret 2023 Jam 13:54:47
FCPF-CF
23 Maret 2023 Jam 13:41:20
Wakil Gubernur Kaltim
23 Maret 2023 Jam 13:28:48
Even Olahraga
23 Maret 2023 Jam 13:17:46
Lingkungan Hidup
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 Mei 2020 Jam 21:45:52
Penanggulangan Bencana
20 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
20 Januari 2018 Jam 20:36:32
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
03 September 2021 Jam 21:24:07
Kegiatan Silaturahmi
03 November 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan