SAMARINDA-Asisten I Sekprov Kaltim Bidang Pemerintahan, AS Fathur Rahman mengatakan rapat bersama utusan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) bertujuan untuk mempercepat rencana kerja menyongsong penyusunan anggaran yang tepat. Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ukuran keberhasilan pemerintahan daerah.
"Percepatan penerapan SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang perlu mendapat perhatian. Saat ini telah ditetapkan SPM sebanyak 15 bidang urusan yang terdiri 9 SPM yang diterapkan Pemprov dan 15 SPM diterapkan pada pemerintah daerah kabupaten dan kota," kata Fathur Rahman usai memimpin rapat percepatan pencapian Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Senin (18/3).
Dia berharap jajaran SKPD berkonsentrasi pada SPM sehingga apa yang diharapkan tercapai, apalagi pemerintah pusat juga telah menargetkan agar pengelolaan anggaran secara tepat dan akurat.Menurutnya, SPM lahir di era desentralisasi yakni penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dengan memberikan indikator-indikator yang ditetapkan. "SPM ini adalah ukuran sejauh mana penyelengaraan pemerintah daerah yang baik dan benar ," ungkapnya.
Sedangkan di Kaltim pelaksanaan SPM dimulai pada 2012 dan seiring disusunnya Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2014-2018, tentunya SPM juga harus masuk pada keberhasilan RPJMD.
Sedangkan yang menyelengarakan RPJMD adalah para SKPD sehingga target -target yang akan dicapai menjadi rancanangan strtaegis keberhasikan program dan menjadi rencana kerja dan masuk pada anggaran.
"Saya berharap SKPD-SKPD konsen terhadap SPM dan usulannya agar masuk pada RPJMD, apalagi pusat juga memberikan target pencapian SPM," jelasnya.Untuk keberhasilan SPM dengan tepat, direncanakan memanggil tim ahli dari pusat sesuai bidang masing-masing sehingga apa yang diharapkan berhasil. (sar/hmsprov).
11 Mei 2018 Jam 19:42:01
Pemerintahan
25 November 2021 Jam 13:49:23
Pemerintahan
23 September 2021 Jam 22:14:47
Pemerintahan
17 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
28 Januari 2019 Jam 19:48:00
Pemerintahan
06 Februari 2023 Jam 22:34:41
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:32:45
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:31:18
Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:27:59
Wakil Gubernur Kaltim
06 Februari 2023 Jam 22:26:09
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
22 Mei 2018 Jam 21:29:17
Kegiatan Pemerintah
10 September 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
01 Juni 2020 Jam 12:33:40
Kesehatan
04 Juni 2016 Jam 00:00:00
Kesehatan
15 Agustus 2019 Jam 11:40:53
Pemerintahan