Pergub No. 31 Tahun 2018, Kaltim Bebaskan Denda PKB dan BBNKB

21 September 2018 Jam 18:35:22 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1771 kali

SAMARINDA - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Kaltim terus berkomitmen meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui pajak kendaraan bermotor dengan berbagai inovasi dan terobosan peningkatan sarana pelayanan, termasuk memberikan keringanan kepada wajib pajak berupa pembebasan denda dan bunga administrasi kendaraan pajak bermotor (PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB).

Kepala Bapenda Provinsi Kaltim Hj Ismiati mengatakan Pemprov Kaltim telah mengeluarkan Paraturan Gubernur (Pergub) Kaltim No.31 Tahun 2018 tentang pembebasan administrasi denda dan bunga kedaraan bermotor dan BBNKB serta pembebasan denda sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ).

"Jadi kendaraan luar daerah yang masuk ke Kaltim (non KT), menjadi KT, itu kita bebaskan bea balik namanya, termasuk sanksi administrasi berupa denda dan bunga PKB juga kita berikan keringanan," kata Ismiati, Kamis (20/9).

Pergub tersebut mulai berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2018. Ismiati mengharapkan kepada masyarakat wajib pajak bisa memanfaatkannya dengan baik untuk menyelesaikan PKB yang tertunggak termasuk permohonan BBNKB, dari kendaraan non KT dapat beralih menjadi KT.

"Kemudahan yang diberikan melalui Pergub tersebut mulai berlaku dari tanggal 17 September sampai 17 Desember 2018. Oleh karena itu, kita harapkan kepada msyarakat, kiranya dapat memanfaatkan Pergub tersebut, jangan sampai mengajukan permohonan bea balik nama ternyata masa Pergubnya telah berakhir," pesan Ismiati.

Terkait dikeluarkannya Pergub tersebut, lanjut Ismiati Bapenda dan semua UPTD telah mensosialisaskan secara luas kepada masyarakat baik melalui media sosial, media cetak dan elektronik, pamflet, baliho, sehingga wajib pajak tahu dan dapat memanfaatkannya untuk menyelesaikan PKB maupun BBNKB dengan baik.

"Sejak dikeluarkannya Pergub tersebut, Dari sistem database Bapenda Kaltim sudah banyak masyarakat yang memanfaatkan. Oleh karena itu kepada masyarakat wajib pajak yang telah melakukan kewajibannya diberikan apresiasi. Nantinya dapat berimbas pada target penerimaan PAD dapat tercapai melalui PKB maupun BBNKB," papar Ismiati. (mar/sul/ri/humasprov kaltim)