Kalimantan Timur
Perijinan Maloy Tugas Berat Kepala DPMPTSP

Gubernur Awang Faroek Ishak

SAMARINDA – Tugas bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kaltim mewujudkan kawasan ekonomi khusus (KEK) Maloy menjadi pusat industri CPO (crude palm oil) atau minyak mentah sawit melalui kemudahan perijinan.

Kebijakan dilakukan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak sejak pengembangan kawasan KEK Maloy yang berada di Kaliorang Kecamatan Sangkulirang Kutai Timur. “Saya minta Saudara Abdullah Sani (Kepala DPMPTSP) bisa melakukan terobosan terhadap pengembangan Maloy terkait perijinan investasi pabrik CPO di sana,” tegasnya.

Diyakinkannya, kawasan dengan luasan wilayah mencapai 1.500 hektar ini terus akan dikembangkan sesuai potensi daerah khususnya terminal CPO dan pabrik turunannya. Apalagi ujarnya, saat ini Kaltim telah memiliki luasan lahan pengembangan kelapa sawit lebih dari satu juta hektar untuk selanjutnya dikembangkan menjadi dua juta hektar. “Kelapa sawit kita sudah lebih satu juta hektar dan CPOnya harus diolah di sini (KEK Maloy) untuk diproduksi berbagai turunannya,” katanya. Dirinya menargetkan seluruh perijinan terkait pabrik CPO selesai dan pembangunan pabrik sudah dapat dilaksanakan.

Gubernur menjelaskan target luas areal dan produksi kelapa sawit yang ingin dicapai pada tahun 2018 sekitar 1,6 juta hektar dengan produksi 18 juta ton tandan buah segar. “Keberhasilan program ini diyakini membawa ekonomi Kaltim semakin kuat, berkualitas dan berkeadilan. Kalau perijinan itu bisa dipermudah kenapa harus dipersukar,” ujarnya.

Menurut dia, melalui RPJMD Kaltim telah dituangkan sasaran program sejuta hektar kelapa sawit untuk tahap kedua yang ingin diwujudkan pada tahun 2018. 

Sedangkan luasan perkebunan kelapa sawit pada saat ini sudah tertanam seluas 1,19 juta hektar dengan produksi mencapai 14,5 juta ton tandan buah segar. Jumlah produksi itu setara dengan 3,2 juta ton CPO dengan pabrik kelapa sawit 75 unit dengan kapasitas terpasang 4.170 ton TBS per jam. (yans/sul/humasprov)

Berita Terkait
Government Public Relation