Pemilukada Serentak di Kaltim dan Kaltara
SAMARINDA - Pelaksanan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) di Kaltim dan Kaltara secara serentak pada Desember mendatang diharapkan berjalan sukses. Karena itu, semua pihak terkait harus menyiapkan secara matang.
"Pemilihan umum merupakan salah satu pilar demokrasi sebagai wahana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan demokratis, sebagai bentuk legitimasi kuat dan amanah. Karena itu, diperlukan upaya dari seluruh komponen bangsa untuk menjaga kualitas pemilu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Kesbangpol Kementerian Dalam Negeri Drs Indra Baskoro pada Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kaltim-Kaltara di Convention Hall Samarinda, Kamis (2/4).
Indra menjelaskan upaya memperbaiki kualitas pelaksanaan pemilu merupakan bagian dari proses penguatan demokrasi serta upaya mewujudkan tata pemerintahan yang efektif dan efisien. Sehingga, proses demokratisasi dapat tetap berlangsung melalui pemilu yang lebih berkualitas dan pada saat yang bersamaan proses demokratisasi berjalan dan terkelola baik.
“Pemilu harus dilaksanakan efektif dan efisien berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini akan dapat tercapai, apabila seluruh komponen bangsa saling bahu-membahu mendukung pelaksanaan pemilu dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan penghormatan terhadap hak-hak politik setiap warga negara,” jelasnya.
Indra menambahkan, langkah dan antisipasi pemiliukada sudah harus dipersiapkan sejak dini, karena masih ada sekitar 60-an daerah belum menganggarkan dana penyelenggaraan pemilukada melalui APBD. Karena itu, yang belum menganggarkan agar segera dianggarkan ke dalam APBD-P 2015.
Selain itu, persiapan lain yang harus segera dilakukan yaitu penyediaan databese untuk Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (D4), untuk KPU kabupaten kota, kemudian penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Penetapan Pemilih Tetap (PPT), kemudian persiapan pembentukan dan pangangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) yang masing-masing bertugas sebagai badan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa.
Sementara itu, pada acara yang sama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim Mohammad Taufik mengatakan, tahun ini merupakan tahun yang mengkhawatirkan, berbahaya dan menentukan. Pasalanya, sembilan dari dari 10 kabupaten/kota di Kaltim akan melaksanakan Pemilukada secara serentak pada 9 Desember nanti.
Mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, Mohammad Taufik mengajak seluruh masyarakat Kaltim untuk turut serta menyukseskan penyelengaraan pemilukada serentak tersebut.
“Masyarakat dan semua pihak terkait harus bersama-sama menyukseskan pesta demokrasi ini,” kata Mohammad Taufik
Meski dilaksanakan serentak, diharapkan seluruh pemerintah daerah dan masyarakat optimis penyelenggaraan pemilukada berlangsung sukses dan aman. Meski banyak pengamat yang pesimis, masyarakat diminta tidak terpancing, sehingga kondusifitas daerah tetap terjaga.
Secara rinci tahapan penyelenggaraan pemilukada 2015 dimulai pada Mei 2015 dilakukan pembentukan PPK dan PPS. Kemudian, terkait penyerahan dukungan dilakukan Juni 2015 dan pendaftaran pasangan calon bupati dan walikota dilakukan 22-24 Juli 2015. Selanjutnya masa kampanye dilakukan Agustus-Desember 2015. Sedangkan distribusi logistik akan dilakukan September-Oktober 2015 dan pemilihan dilakukan 9 Desember 2015. (mar-jay/sul/es/hmsprov).
27 Januari 2020 Jam 15:29:39
Pemerintahan
31 Mei 2018 Jam 20:24:36
Pemerintahan
25 September 2018 Jam 16:50:25
Pemerintahan
17 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
30 September 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
23 September 2021 Jam 22:45:58
Pemerintahan
22 Maret 2023 Jam 14:30:39
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
09 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
23 November 2017 Jam 08:53:03
Pembangunan
04 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
19 Mei 2022 Jam 21:06:41
Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
14 September 2018 Jam 18:36:57
Korpri