Perlu Gotong Royong Sukseskan PSN

01 Mei 2018 Jam 02:19:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1044 kali

Meiliana memimpin rapat memimpin rapat percepatan proyek strategis pembangunan infrastruktur, Senin (30/4). (syaiful/humasprov)

SAMARINDA - Pemprov Kaltim diakhir kepemimpinan Gubernur Dr H Awang Faroek Ishak bertekad menyukseskan dan menuntaskan pembangunan proyek strategis nasional (PSN) maupun daerah. Contohnya, jalan tol hingga pembangunan Jembatan Mahakam IV dan Bendungan Marangkayu.

Sesuai hasil rapat bersama berbagai pihak, mulai Dinas PUPR Kaltim, jajaran Polda Kaltim, Kodam VI Mulawarman, Kejati Kaltim, Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda, Pemkab Kukar, BPN Kaltim, BPN Balikpapan dan Samarinda, semua berkomitmen untuk gotong-royong menyukseskan pembangunan tersebut, sehingga apa yang ditargetkan pemerintah daerah maupun pusat terwujud, yaitu tuntas akhir 2018.

"Terutama jajaran Polda dan Kodam VI Mulawarman serta Kejati Kaltim untuk turut mendukung dan mengawal penyelesaian pembangunan tersebut, sehingga proyek pembangunan ditargetkan tahun ini selesai bisa terwujud," kata Pj Sekprov Kaltim Dr Hj Meiliana didampingi Karo Infrastruktur dan Sumber Daya Setprov Kaltim Lisa Hasliana dan Kepala Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim Adil Hamonangan Pangihutan ketika memimpin rapat percepatan proyek strategis pembangunan infrastruktur di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (30/4).

Meiliana meyakini, melalui kerjasama berbagai pihak, pembangunan ini berjalan sukses. Artinya, pemerintah tidak ingin pembangunan proyek strategis tersebut tertunda. Karena itu, pemerintah tidak ingin ada masalah mengenai pembangunan tersebut.

Makanya, pemerintah meminta agar semua pihak membantu, tak terkecuali masyarakat yang lahannya masuk di lokasi pembangunan proyek. "Kita yakin, tidak ada yang tidak bisa. Semua bisa diselesaikan. Asal dikerjakan bersama-sama dan komunikasi yang baik," jelasnya.

Seluruh pihak harus mendukung dan dapat menindaklanjuti penyelesaian permasalahan proyek strategis nasional yang ada di Balikpapan maupun Samarinda dan Kukar sesuai dengan tugas, kewenangan dan tanggung jawabnya serta target waktu yang telah ditentukan.

Karena itu, mulai tingkat kecamatan hingga Walikota Balikpapan dan Samarinda serta Bupati Kukar dapat mendukung penyelesaian pembangunan ini. "Kita harapkan untuk penyelesaian ini, tidak ada lagi masalah pembebasan lahan dipermasalahkan warga. Sehingga, ketika Presiden Joko Widodo ke Kaltim tidak menanyakan lagi bagaimana pembebasan lahan," jelasnya. (jay/sul/humasprov)