Perlu Kesepakatan Bersama Antisipasi Bencana

24 Februari 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 1145 kali

Rakor Penanggulangan Bencana 2015

TANA PASER - Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak menegaskan, bencana tidak bisa diprediksi kapan akan terjadi dan kepada siapa akan menimpa. Karena itu perlu upaya bersama, antara pemerintah dengan lembaga dunia usaha dan masyarakat untuk meringankan beban korban akibat bencana.

"Kita semua perlu menyadari jika alam dan lingkungan hidup kita dewasa ini sudah banyak berubah, sehingga perlu langkah dan upaya untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana tersebut," kata Gubernur Kaltim H Awang Fareok Ishak dalam sambutan tertulis yang dibacakan Bupati Paser Bupati Paser HM Ridwan Suwidi pada pembukaan Rapat Koordinasi Penanggulangan Bencana Tahun 2015 bertema sinergitas BPBD Provinsi dan kabupaten/kota menuju Kaltim Maju 2018 tangguh menghadapi bencana, yang berlangsung di Pendopo Pemkab Paser, Senin (23/2).

Ridwan Suwidi menambahkan, kondisi Kaltim secara empiris dapat dilihat dengan perubahan kondisi biogeofisik alam, pemanasan global dan perubahan iklim yang melanda hampir seluruh belahan bumi saat ini, menghasilkan dampak perubahan iklim dan cuaca yang tidak beraturan. Degradasi sumberdaya alam dan lingkungan menimbulkan berbagai fenomena alam yang memicu terjadinya bencana, seperti elnino yang menyebabkan kekeringan, kemarau panjang, kebakaran hutan dan lahan, serta gangguan asap.

"La nina menyebabkan curah hujan melebihi normal dapat menimbulkan bencana banjir dan tanah longsor dan dampak-dampak lain yang ditimbulkannya, seperti kerawanan pangan, dan timbulnya hama penyakit," ujar Ridwan.

Ditambahkan, pembangunan yang pesat di segala bidang juga menimbulkan berbagai dampak positif yang besar, tetapi di sisi lain juga menyebabkan dampak negatif pada lingkungan alam, sosial, ekonomi serta teknologi yang dapat memicu dan berisiko bencana, seperti tidak ditaatinya rencana tata ruang, pengusahaan sumberdaya alam yang kurang memperhatikan analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL) dan kelestarian lingkungan.

"Selain itu, gagal teknologi juga mengakibatkan kondisi lingkungan bertambah rusak dan makin tidak seimbang. Sementara itu, akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol menyebabkan hutan semakin rusak. Begitu pula yang terjadi pada sektor pertambangan batu bara dan perkebunan," papar Ridwan.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Penanaggulangan Bencana Dearah (BPBD) Kaltim H Wahyu Widhi Heranata, mengatakan tujuan Rakor tahun ini adalah tercapainya satu pemahaman atau persepsi kebijakan dan sinkronisasi program dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana mulai dari tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota di Kaltim dan Kaltara sesuai dengan alur perencanaan program yang baik.

"Kami ingin ada kesepakatan bersama antar semua pihak dalam gerak dan langkah dalam mengatasi permasalahan penanggulangan bencana. Rencana program penyelenggaraan bencana juga terakomodasi dalam rangka pembangunan dan pengembangan sistem penanggulangan bencana secara sinergi, terencana, terpadu dan berkesinambungan," papar Wahyu Widhi.

Rakor berlangsung dua hari (23-24 Februari) dihadiri BPBD se-Kaltim dan Kaltara, Bappedda kabupaten/kota, SKPD terkait, perusahaan dan lembaga swadaya masyarakat yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana. (mar/sul/hmsprov)

Berita Terkait