SAMARINDA - Untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) butuh komitmen yang kuat, sinergitas dan kontinyu dalam melaksanakan upaya.
Hal itu dimulai dari membuat perencanaan pelaksanaan kebijakan dengan melaksanakan needs assessment (analisis kebutuhan), menetapkan target indikator dan menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD).
Demikian harapan Gubernur Kaltim yang disampaikan Plt Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setdaprov Kaltim HM Sa’duddin saat membuka Pelatihan Gugus Tugas Kabupaten/ Kota Layak Anak Berbasis Pengarustamaan Hak Anak Se-Kalimantan Timur Tahun 2019.
Selain itu, lanjutnya, memobilisasi sumber-sumber daya, melakukan koordinasi Gugus Tugas KLA termasuk membuat sistem yang mengatur mekanisme relasi antar organisasi serta meningkatkan efektifitas komunikasi kepada para pelaksana kebijakan.
"Sehingga pelaksana kebijakan memahami manfaat dan substansi kebijakan, serta mengupayakan kondisi ekonomi, sosial dan politik yang kondusif," ujarnya.
Ditambahkannya, KLA adalah kota atau kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan.
"Semuanya terimplementasi dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak," ujarnya.
Kenyataannya, sampai saat ini memang baru ada dua kota di Indonesia berstatus KLA yaitu Surakarta dan Surabaya. Untuk menjadi KLA, dibutuhkan proses yang panjang dan kerja keras Pemerintah bersama masyarakat dan dunia usaha secara terintegrasi, terencana dan menyeluruh.
Menurut dia, KLA berarti memenuhi seluruh indikator yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011.
Sa'duddin mengungkapkan tahun 2010, Provinsi Kalimantan Timur ditunjuk dan ditetapkan sebagai salah satu Provinsi Pengembang Kabupaten/Kota Layak Anak dari 10 provinsi di Indonesia oleh Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.
"Perkembangannya sampai pertengahan 2019 ini capaian pengembangan KLA telah mencapai 80 persen dan telah ditetapkan sebagai Provinsi Penggerak KLA oleh Menteri PP dan PA," ungkapnya.
Kegiatan selama dua hari (13-14 Agustus) diikuti 75 peserta terdiri dari Bappeda, Dinas PP dan PA, BPKAD dan Forum Anak dari 10 kabupaten dan kota se-Kaltim menghadirkan narasumber dari Kementrian PP dan PA Republik Indonesia, Fasilitator KLA pusat dan provinsi.(yans/her/humasprovkaltim)
06 Agustus 2020 Jam 19:36:11
Perencanaan Kegiatan
13 Januari 2021 Jam 10:16:12
Perencanaan Kegiatan
04 Januari 2020 Jam 13:39:13
Perencanaan Kegiatan
31 Agustus 2021 Jam 21:19:58
Perencanaan Kegiatan
16 Februari 2021 Jam 15:09:24
Perencanaan Kegiatan
14 Juni 2020 Jam 16:05:01
Perencanaan Kegiatan
26 Januari 2023 Jam 13:48:45
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 13:38:15
PKK
24 Januari 2023 Jam 13:35:08
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2023 Jam 07:35:37
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
16 November 2017 Jam 09:10:18
Perencanaan Pembangunan
16 Juli 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
07 Februari 2020 Jam 21:41:56
Insfrakstuktur
15 September 2022 Jam 18:11:33
Wakil Gubernur Kaltim
28 Agustus 2020 Jam 08:52:02
Kerjasama Pemerintahan