Persiapan dan Implementasi Penggunaan Toko Daring LKPP Untuk PBJ Pemprov Kaltim 2022

23 Maret 2022 Jam 21:02:18 Cinthia Agenda Pemerintah 1075 kali

Foto Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Provinsi Kaltim menggelar Sosialisasi Persiapan dan Implementasi Penggunaan Toko Daring LKPP untuk Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2022 di ruang Ruhui Rahayu Kantor Gubernur Kaltim.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini, yaitu pada 23-25 Maret 2022 dibuka Gubernur Kaltim yang diwakili Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim M Sa’duddin pada Rab (23/3/2022). Dengan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Head of Marketplace Mbizmarket Joko Wardoyo, selaku partner resmi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).

Plt Asisten Administrasi Umum Setda Provinsi Kaltim M Sa’duddin mengungkapkan Pemprov Kaltim menyambut baik kegiatan yang diinisiasi Biro PBJ ini yang bisa memberikan wawasan penting bagi para peserta yang berasal dari perangkat daerah, dan sebagai upaya untuk menanggulangi potensi keterlambatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa tahun anggaran 2022.

“Toko daring yang dikembangkan LKPP Ini juga dalam rangka mendukung Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI) dengan mengakomodir transaksi jual beli dengan mengutamakan produk-produk lokal yang di produksi terutama oleh pelaku usaha mikro dan kecil (UMK),” ungkap Sa’duddin.

Gubernur Kaltim dalam sambutannya berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan pengetahuan pemerintah daerah terutama bagi pejabat unit kerja pengadaan barang/jasa, terkait manfaat pengadaan barang melalui e-Katalog dan toko daring LKPP yang saat ini telah menjadi instrumen dalam menciptakan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terbuka (transparan) dan efisien.

”Melalui e-katalog dan toko daring ini merupakan langkah kita untuk upaya melaksanakan pencegahan tindak korupsi dan kolusi di bidang pengadaan barang dan jasa,” harap gubernur disampaikan Sa’duddin yang juga selaku Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kaltim.

Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro PBJ Buyung Dodi Gunawan mengungkapkan sebagai perwujudan dari Gerakan Nasional Bangga Buatan Nasional (Gernas BBI) yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Pusat. Ini diimplementasikan melalui peningkatan jumlah transaksi belanja PBJ kepada UMK Lokal yang tergabung dalam PPMSE/Marketplace dalam Toko Daring yang dikelola LKPP dan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas tata kelola PBJ serta kemudahan dalam PBJ di pemerintah daerah.

Ditambahkan, Gubernur Kalimantan Timur telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 027/1881/B.BJ tentang Gernas BBI pada PBJ di lingkup Pemprov Kaltim pada 17 Maret 2022, sebagai tindak lanjut dari arahan pemerintah pusat. Sebelumnya pada 27 Desember 2022, gubernur juga telah menerbitkan Surat Edaran Nomor 027/7180/B.BJ tentang Pelaksanaan Bela Pengadaan.

“Kegiatan saat ini merupakan langkah perdana dalam implementasi mBizmarket yaitu implementasi kepada perangkat daerah, terutama untuk KPA sebagai PPK, Pejabat Pengadaan dan Bendahara Pengeluaran yang dilaksanakan selama dua hari, empat sesi pada 23-24 Maret 2022. Dan pada 25 Maret 2022 juga dilakukan implementasi kepada penyedia secara terbatas hanya untuk 1 sesi atau sekitar 30 penyedia,” pungkas Buyung. (her/sul/adpimprov kaltim)