SAMARINDA - Persiapan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Gubernur Kaltim periode 2018-2023 terus dilakukan baik Pemprov Kaltim maupun Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, khususnya tentang pendataan daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4).
Mengenai DP4 di Kaltim, menurut Plt Kepala Biro Pemerintahan Setprov Kaltim Khairid Daha didampingi Kepala Bagian Kependudukan Jubaidah DP4 adalah kewenangan pemerintah pusat untuk menerbitkan, yakni Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
“Saat ini data tersebut memang belum dapat diketahui. Karena, DP4 dari Kemendagri belum diterbitkan, sehingga kita tidak dapat mengetahui jumlah penduduk yang wajib memilih,” kata Khairid Daha didampingi Jubaidah di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (23/9).
Proses penerbitan DP4 ini sesuai data yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota. Selanjutnya, pemerintah pusat menyerahkan data tersebut ke KPU Provinsi, kemudian disampaikan ke KPU Kabupaten/Kota. DP4 ini diperlukan menjadi dasar data pemilih sementara (DPS) di KPU Provinsi.
Dari data tersebut, baru dapat diketahui berapa jumlah penduduk yang memiliki hak suara atau memilih di Pemilukada Gubernur Kaltim 2018. Sementara ini, untuk wajib memilih sesuai data wajib KTP-el 2016 sebanyak 2.601.772 jiwa dari jumlah penduduk yang telah dibersihkan dan diintegrasikan oleh Kemendagri sebanyak 3.408.923 jiwa per semester pertama.
“Tetapi itu belum dikurangi jumlah penduduk yang berprofesi TNI/Polri," jelasnya. (jay/sul/humasprov)
12 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
19 November 2017 Jam 23:48:30
Pemerintahan
17 September 2018 Jam 18:03:21
Pemerintahan
03 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 November 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Maret 2023 Jam 18:07:56
Gubernur Kaltim
21 Maret 2023 Jam 18:00:13
Administrasi Pembangunan
21 Maret 2023 Jam 17:54:22
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:54:58
Gubernur Kaltim
20 Maret 2023 Jam 22:23:52
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
19 Februari 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
08 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Oktober 2018 Jam 21:13:03
Kepemudaan dan Olahraga
03 Desember 2017 Jam 22:59:40
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:16:36
Ekonomi dan Pendapatan Daerah