Pertambangan Batu Bara Banyak Merusak Lingkunganl

16 April 2018 Jam 21:09:48 Humas Prov. Kaltim Lingkungan Hidup 16866 kali

Eksploitasi tambang dinilai lebih banyak merugikan masyarakat dan lingkugnan. (dok/humasprov)

SAMARINDA – Secara umum kegiatan usaha pertambangan batu bara dilakukan tidak secara ramah lingkungan bahkan diindikasi banyak merusak lingkungan. Buktinya, apabila terjadi curah hujan cukup tinggi maka berisiko selain banjir juga tanah longsor serta banyak lahan pertanian yang tertimbun lumpur limbah galian tambang. “Pertambangan batu bara banyak merusak lingkungan dan hanya menyengsarakan rakyat,” kata Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak di hadapan jajaran Kemenko Polhukam, pekan lalu.

Dia menyebutkan pada tahun 2017 ada sekitar 1.404 ijin usaha pertambangan (IUP) yang tersebar di seluruh wilayah kabupaten dan kota se-Kaltim. Efek dari kegiatan yang tidak ramah lingkungan itu telah menyisakan tidak kurang 332 void (lubang tambang) di kawasan pertambangan yang belum ditutup (reklamasi). Bahkan beberapa void diantaranya telah menjadi lubang maut karena menelan korban jiwa masyarakat sekitar kawasan pertambangan sebab tenggelam di kubangan air itu. “Jadi saya beranggapan selama ini pertambangan batu bara hanya membawa masalah bagi masyarakat dan lingkungan,” tegasnya.

Karenanya, peralihan atau perlimpahan kewenangan IUP dari pemerintah kabupaten dan kota ke provinsi akan dimanfaatkan gubernur untuk melakukan evaluasi dan penertiban. Menurut Awang, ratusan kegiatan usaha pertambangan yang perlu ditertibkan bahkan tidak sedikit yang harus dicabut ijinnya. “Pencabutan IUP telah dilakukan baik melalui keputusan bupati dan walikota maupun gubernur. Yang pasti perusahaan yang melanggar aturan dan tidak memperhatikan tata kelola lingkungan yang baik pasti kita cabut,” ungkapnya.

Gubernur menambahkan pihaknya telah membuat kebijakan berupa moratorium untuk ijin perkebunan, pertambangan batu bara dan kehutanan. “Kami meminta pusat melalui kementerian terkait agar bisa membantu program moratorium di daerah. Sebab masih ada yang berusaha di sini tapi kewenangannya pusat,” jelasnya. (yans/sul/humasprov)