14 Februari 2020 Jam 14:52:44   Humas Prov. Kaltim   Lingkungan Hidup   883 kali

JAKARTA - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Puslitbang Sosial Ekonomi Kebijakan dan Perubahan Iklim (P3 SEKPI) dan Direktorat Mitigasi Perubahan Iklim menggelar pertemuan Pemerintah Provinsi Kaltum dengan World Bank (Bank Dunia).

Pertemuan terkait  terkait The Goverment of Indonesia and The World Bank Appraisal Mission Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) Carbon Fund/Pemerintah Indonesia dan Dana Karbon Fasilitas Kemitraan Misi Karbon Hutan (FCPF) Bank Dunia.

Hadir Staf Ahli Gubernur Bidang SDA, Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat HM Sa'bani mewakili Gubernur Kaltim dan berharap komunikasi dan koordinasi intensif dilakukan pihak-pihak terkait.

"Target kita Juni ini sudah klir (tuntas) bisa signature aggrement (tandatangan perjanjian/kesepakatan). Sehingga kita tidak kena deadline waktu," katanya di Meeting Room Hotel Ibis Slipi Jakarta, Kamis (13/2/2020).

Menurut dia, batas waktu yang diberikan untuk percepatan perhitungan (appraisal) pada November tahun ini. Sebab lanutnya, laporan yang diajukan ke Bank Dunia dimajukan mulai Juni 2019 hingga Desember 2020, maka awal 2021 dana sudah bisa diterima Pemerintah Indonesia.

Disebutkan Sa'bani bahwa ada perubahan perhitungan. Yang awalnya 22 juta ton emisi carbon yang diturunkan, naik menjadi 30 juta ton, sehingga dari USD 120 juta menjadi USD 150 juta.

"Kalau disepakati, maka dana yang disalurkan Bank Dunia sekitar Rp1,5 triliun lebih. Dan itu dibagi pusat (kementerian) dengan daerah juga dana operasional," jelasnya.

Diakui Sa'bani, keterlambatan terjadi akibat mekanisme pendanaan dari pusat. Seperti siapa yang berhak tandatangan dan bagaimana penyaluran dana dari World Bank itu sebab bukan dana hibah maupun dan pinjaman.

"Pola perhitungan Bank Dunia, berapa yang kita hasilkan maka senilai itulah dinilai dengan biaya (dibayar).  Hingga dijadikan program di Kaltim sampai menjangkau pedesaan. Termasuk reward bagi desa dan perorangan yang menjaga lingkungan," ungkap Sa'bani.

Sementara Kepala Pusat P3SEKPI KLHK Syaiful Anwar mengemukakan appraisal kali ini menandakan semakin dekat kesepakatan penandatanganan Kesepakatan Pembayaran Pengurangan Emisi atau Emission Reductions Payment Agreement (ERPA) antara World Bank, Pemerintah Indonesia (kementerian terkait dan Pemerintah Provinsi Kaltim).

Hadir perwakilan World Bank Alexander Losteh serta Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim (DDPI) Kaltim Profesor Daddy Ruchiyat, Kepala DLH Kaltim EA Rafidin Rizal, Kepala Biro Ekonomi Setdaprov Kaltim Nazrin dan pejabat perangkat daerah terkait lingkup Pemprov Kaltim.

Tampak pula pejabat Kementerian LHK, Tim Negosiator ERPA, World Bank, NGO/LSM dan akademisi/pakar.(yans/humasprovkaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak