Perusahaan Harus Perhatikan Kebutuhan Dasar Masyarakat

06 Juni 2017 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1677 kali

Gubernur Awang Faroek Ishak menyapa anak-anak dan warga Desa Mulawarman, Kutai Kartanegara saat kunjungan ke desa yang kini dikepung aktifitas tambang. (dok humasprov kaltim)

SAMARINDA – Relokasi terhadap warga Desa Mulawarman Kecamatan Tenggarong Seberang Kutai Kartanegara (Kukar) sulit direalisasikan terkecuali didukung Keputusan Presiden (Keppres).

Menurut Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak, kesulitan dihadapi pemerintah karena ketiadaan lahan yang bisa dijadikan kawasan relokasi. Selain itu, pemerintah juga mengalami keterbatasan anggaran untuk melakukan relokasi terhadap 3 ribu warga atau 812 kepala keluarga (KK) desa tersebut.

“Masyarakat minta relokasi tapi tidak mungkin dilakukan karena memerlukan dana yang besar selain lahan tidak tersedia,” katanya, akhir pekan lalu.

Permintaan relokasi warga lanjut Awang, karena desanya baik pemukiman maupun lahan pertanian yang telah ditempati sejak 1981 masuk konsesi dua perusahaan tambang batubara.

Yakni, PT Jembayan Muara Bara (JMB) dan PT Kayan Putra Utama Coal (KPUC) yang beraktivitas sejak 2003.

Karenanya, gubernur meminta pihak perusahaan (JMB dan KPUC) wajib memperhatikan bahkan membangunkan sarana dan prasarana berupa infrastruktur dasar masyarakat.

Diantaranya, pembangunan pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas plus), ketersediaan air minum (air bersih) dan jalan standar PU serta listrik sesuai standar PLN.

“Kita wajibkan saja perusahaan menata desa secara baik. Jalan dan air minum standar PU juga Puskesmas dan listrik wajib disediakan oleh kedua perusahaan yang beroperasi di sana,” tegas Awang.

Masyarakat Desa Mulawarman menurut gubernur harus menerima ganti rugi yang layak mengingat kawasan mereka sebelumnya merupakan sentra pertanian dan salah satu lumbung padi di Kutai Kartanegara.

Pengembangan desa ini telah dilakukan pemerintah sejak 1981 melalui program transmigrasi dengan luas lahan 526 hektar dan jumlah kepala keluarga hanya sebanyak 263 KK kala itu.

Gubernur menegaskan masyarakat desa harus diselamatkan dari ketidaksediaan infrastruktur dasar karena wilayahnya telah dikuasai perusahaan tambang batubara.

“Saya sudah berkomitmen tidak ada lahan pertanian yang berkurang. Tetapi sebaliknya, setiap tahun terus bertambah seiring dengan ditetapkannya Kaltim sebagai provinsi yang berkontribusi mewujudkan swasembada pangan nasional,” harap Awang Faroek. (yans/sul/es/humasprov)