Kalimantan Timur
Petani Kutim Ikuti Pelatihan SLPHT

SAMARINDA–Sebanyak 50 petani kakao di Desa Danau Redan Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten  Kutai Timur (Kutim) mengikuti Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT) lanjutan.    
“Dalam upaya meningkatkan produksi komoditi tanaman perkebunan, maka Dinas Perkebunan (Disbun) melalui Bidang Perlindungan secara intensif melaksanakan SLPHT dan kali ini diberikan kepada 50 petani kakao di Kutim dengan delapan kali pertemuan,” kata Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Kaltim didampingi Kepala Bidang Perlindungan Henny Herdiyanto, Senin (26/8).
Menurut dia, program peningkatan produksi komoditi perkebunan melalui SLPHT merupakan kegiatan tahunan. Sekaligus mewujudkan program Gubernur Awang Faroek untuk subsektor perkebunan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pelatihan  dengan pola SLPHT  dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan praktis bagi petani kakao, sehingga akan terbentuk petani-petani kakao yang andal serta memiliki kemampuan dan penguasaan lebih mengenai tanaman perkebunan.
Misalnya, kemampuan dan pengetahuan dalam pemilihan bibit kakao yang unggul serta teknik dan tata cara terhadap pengolahan tanah serta perawatan tanaman dan buah, pemangkasan maupun penyemprotan hama pengganggu tanaman.
Selain itu, SLPHT lebih difokuskan pada cara-cara atau upaya pengendalian hama dan penyakit. Sebab, penurunan produksi kakao selama ini diakibatkan adanya gangguan organisme pengganggu sementara upaya pengendalian hama sangat sulit.  
Sehingga, melalui SLPHT diharapkan akan mampu membantu meningkatkan keterampilan dan kemampuan petani dalam mengelola kebun ke arah yang lebih intensif lagi, sehingga hasil yang diperoleh meningkat dan lebih berkualitas.  
“Selain benih bina unggul perkebunan yang diberikan juga diimbangi dengan kemampuan serta pengetahuan dan keterampilan petani. Pelatihan melalui pola SLPHT hendaknya dapat dilakukan dinas/instansi yang menangani perkebunan di kabupaten/kota dengan berkoordinasi Disbun Kaltim,” harapnya. (yans/hmsprov)
 

Berita Terkait
Government Public Relation