SAMARINDA - Walaupun di tengah pandemi Covid-19, tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 harus terus berjalan. Oleh karena itu Wakil Gubernur H Hadi Mulyadi mengharapkan penyelenggaraan Pilkada harus tetap menerapkan protokol kesehatan.
"Untuk penanganan Pilkada serentak, itu dilakukan oleh masing-masing kabupaten/kota yang menyelenggarakan Pilkada. Karena itu dalam tahapannya penyelenggara maupun para calon yang mengikuti Pilkada bisa menerapkan protokol kesehatan," kata Hadi Mulyadi usai mengikuti Rapat Koordinasi khusus (Rakorsus) tingkat menteri terkait Penegakan Hukum dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dalam Pandemi Covid-19, di Ruang Heart of Borneo, Jembatan Penghubung, Lantai 2, Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (18/9).
Hadi Mulyadi mengatakan dari 9 kabupaten/kota yang akan menyelenggarakan Pilkada serentak, 8 daerah diantaranya sudah melaksanakan Rapat Koordinasi Pilkada, kecuali kabupaten Mahakam Ulu yang belum.
"Kita imbau, kepada Kabupaten Mahakam Ulu untuk segera melaksanakan Rakor Pilkada dalam konteks pengamanan dan pengendalian penyelenggaraan Pilkada. Waktu terus berjalan, selambat-lambatnya Senin depan sudah bisa dilaksanakan Rakor, itu permintaan Mendagri Tito Karnavian saat rapat tadi," papar Hadi.
Dengan dilaksanakannya Rakor Pilkada berarti perencanaan pengamanan dan sebagainya sudah bisa dilaksanakan termasuk tahapan-tahapan Pilkada dimasing-masing daerah, yang tentunya tidak mengabaikan protokol kesehatan, sementara Provinsi hanya memantau saja.
"Sesuai anjuran pemerintah semuanya harus taat dan patuh dalam melaksanakan protokol kesehatan, ini sangat penting agar pesta demokrasi berjalan aman dan lancar serta peserta pemilih juga tidak terpapar Cobid-19," pesannya.
Hadi Mulyadi menambahkan, penerapan protokol kesehatan harus ditingkatkan dan pelaksanakannya tidak boleh kendor, karena saat ini Covid masih terjadi dan kasusnya juga terus meningkat.
"Oleh karena itu kita harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap disiplin dalam penerapan protokol Kesehatan sebagai upaya untuk meminimalisir penularan Covid-19," kata Hadi Mulyadi.(mar/ri/humasprovkaltim)
16 September 2021 Jam 07:42:17
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
09 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
14 September 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
28 Januari 2018 Jam 19:13:06
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 September 2020 Jam 21:40:21
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
30 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
29 Mei 2022 Jam 22:17:45
Tokoh Inspirasi
12 April 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
25 November 2022 Jam 21:08:21
MTQ
26 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan