Kalimantan Timur
Pilkades Kubar Jadi Contoh Kabupaten Lain

SAMARINDA - Pemilihan kepala desa  (pilkades) serentak yang digelar Pemkab Kutai Barat (Kubar) bisa menjadi contoh bagi kabupaten lain di Kaltim.

 

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim HM Syirajudin mengatakan, jika melihat laporan yang disampaikan langsung dari lapangan pilkades serentak berjalan lancar.

 

"Ada 52 kampung yang melaksanakan pilkades. Insyaallah berjalan sukses dan lancar. Apalagi ini akan menjadi contoh, karena dilaksanakan lebih dulu dari kabupaten lainnya," kata Kepala DPMPD Kaltim HM Syirajuddin ketika mengikuti Rapat Pemantauan Pemilihan Kepala Desa Serentak Tahun 2021 di Kabupaten Kutai Barat yang digelar secara virtual oleh Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Rabu (10/3/2021).

 

Didampingi Kasi Penataan Administrasi Desa dan Kelurahan Dakwan Diny, Syirajuddin mengatakan Kabupaten Kutai Barat terbilang berpengalaman menyelenggarakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada pemilihan bupati dan wakil bupati 9 Desember 2020. 

 

Diharapkan kabupaten lainnya yang akan melaksanakan pilkades serentak dapat mencontoh Kutai Barat yang lebih dulu melaksanakan. 

 

Tentunya memedomani aturan berlaku seperti Permendagri72/2020 perubahan kedua atas Permendagri112/2014 tentang Pilkades, Surat Edaran Mendagri No141/6698/SH tentang jumlah pemilih di TPS Pilkades di masa pandemi, dan Surat Edaran Mendagri No141/1113/BPD yang mengatur maksimal paling banyak 500 Daftar Pemilih Tetap per TPS.

 

"Pilkades serentak di Kabupaten Kutai Barat dilakukan di 52 kampung diikuti 180 calon kepala kampung dan diilaksanakan di 83 TPS dengan 30.890 DPT," jelasnya.

 

Sedangkan kabupaten se-Kaltim yang bakal melaksanakan pilkades serentak adalah kabupaten Paser 52 desa (8 April 2021), Kutai Timur 62 desa (15 September 2021), Berau 28 desa (Oktober 2021), Penajam Paser Utara 14 desa (15 Desember 2021), Mahakam Ulu 29 kampung (Agustus 2021).(jay/sul/humasprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation