Kalimantan Timur
Pj Gubernur Segera Evaluasi Kinerja Perusda Kaltim

Foto Alman / Biro Administrasi Pimpinan Setda Prov.Kaltim

JAKARTA - Pendapatan Kaltim yang bersumber dari penerimaan asli daerah (PAD), pendapatan dana transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang sah terus meroket dari tahun ke tahun. 

 

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menilai kondisi ini sudah cukup bagus, namun masih potensial untuk ditingkatkan. 

 

"Melihat potensi sumber daya alam dan geliat IKN yang terus bergerak, ke depan pendapatan Kaltim masih sangat potensial untuk terus kita tingkatkan,"  kata Pj Gubernur Akmal Malik di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (6/11/2023).

 

Keyakinan Akmal itu disampaikan usai mendengarkan paparan Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim Ismiati.

 

Salah satu target pendapatan asli daerah yang akan digenjot oleh Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri itu adalah penerimaan daerah yang bersumber dari kontribusi 8 perusahaan daerah yang dimiliki Pemprov Kaltim.

 

Sebab itu dalam waktu segera akan digelar rapat koordinasi untuk perusda-perusda Kaltim.

 

"Kita akan evaluasi dan optimalkan penerimaan daerah. Akan kita lihat, berapa besar penyertaan modal kita, berapa asetnya dan berapa kontribusi mereka ke PAD," tegas Akmal.

 

"Saya harap semua bekerja profesional dan bekerja lebih baik lagi untuk peningkatan PAD kita. Karena potensinya masih sangat terbuka," tambah Akmal. 

 

Sementara Kepala Bapenda Kaltim Ismiati menjelaskan struktur pendapatan Kaltim terdiri dari PAD dan pendapatan dana transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

PAD sendiri terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah,  hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

 

Pajak daerah meliputi pajak kendaraan bermotor (PKB), bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB), pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), pajak air permukaan dan pajak rokok.

 

Retribusi daerah meliputi retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu.

 

Sedangkan pendapatan dana transfer terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana insentif daerah.

 

"Pascapandemi tahun 2020 pendapatan daerah kita Rp10,1 triliun. Tahun 2021 Rp10,2 triliun, tahun 2022 Rp16,8 triliun dan tahun ini hingga 3 November sudah mencapai Rp15,1 triliun," jelas Ismiati.

 

"Rata-rata realisasi komposisi PAD terhadap pendapatan daerah sepanjang 2019-2022 sebesar 55,93 persen. Ini lebih baik karena pendapatan kita masih lebih besar dari transfer pusat," tegas Ismiati.

 

Delapan perusda Kaltim yang akan dievaluasi itu adalah 

Bankaltimtara, PT Mandiri Migas Pratama (MMP), PT Bara Kaltim Sejahtera (BKS), PT Melati Bhakti Satya (MBS), PT Listrik Kaltim, PT Silva Kaltim Sejahtera (SKS), PT Agro Kaltim Utama dan PT Jamkrida. (sul/ky/adpimprov kaltim)

Berita Terkait
Government Public Relation