Pj Sekda : Wujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik

22 Agustus 2022 Jam 05:47:14 Cinthia Pemerintahan 486 kali

Foto Ahmad Riyandi / Biro Administrasi Pimpinan setda Provinsi Kalimantan Timur

BALIKPAPAN - Pemprov Kaltim melalui Inspektorat Wilayah Kalimantan Timur menggelar Workshop Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Gran Jatra Balikpapan, Senin (22/8/2022).

Pembukaan workshop ini ditandai dengan pemukulan gong oleh Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi (Pj Sekdaprov) Kaltim Riza Indra Riadi didampingi Inspektur Daerah Provinsi Kaltim M Irfan Prananta dan narasumber dari BPKP Perwakilan Kaltim.

Pj Sekdaprov Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan pemerintah telah banyak mengeluarkan berbagai bentuk sistem yang seluruhnya berakhir pada tujun mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Penyelenggaraan pemerintahan tentu memiliki kegiatan yang cukup banyak dan sangat luas, mulai dari perencanaan, pertangggungjawaban, pengawasan hingga evaluasi.

“Untuk dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut pemerintah membentuk suatu sistem yang dapat mengendalikan seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, melalui sistem pengendalian intern pemerintah atau disingkat SPIP. Dimana hingga saat ini sudah tiga kali sejak SPIP awal diluncurkan, kemudian New SPIP dan kali ini SPIP Terintegrasi. Yang jelas jangan sampai yang lain terabaikan, terutama penanganan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat Kaltim menjadi fokus kita bersama untuk kita selesaikan,” ungkap Riza.

Dengan SPIP Terintegrasi, lanjut Riza, diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya sejak dini kemungkinan penyimpangan serta menekan terjadinya tindakan yang dapat merugikan negara. Unsur SPIP meliputi, lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan pengendalian intern.

“Perlu diingat bahwa SPIP bukan hanya upaya membentuk mekanisme administratif saja tetapi juga upaya melakukan perubahan sikap dan perilaku (soft factor). Peraturan yang ada bukan merupakan akhir namun awal dari langkah perbaikan. Oleh karena itu implementasi SPIP sangat bergantung pada komitmen, teladan pimpinan dan niat dari baik seluruh elemen pejabat dan pegawai instansi pemerintah,” urai Riza.

Riza pun menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltim yang selama ini telah banyak membantu Pemprov Kaltim dalam pelaksanaan manajemen penyelenggaraan pemerintahan, baik berupa SPIP, pengelolaan keuangan maupun peningkatan kapasistas sumber daya manusia aparatur pemerintahan.

“Semoga dengan banyaknya aplikasi dan sistem yang ada dapat memudahkan pekerjaan ASN,” harapnya.

Tampak hadir sejumlah pimpinan perangkat daerah lingkup Pemprov Kaltim. Peserta terdiri dari sekretaris dan pejabat pengawas pada perangkat daerah provinsi se-Kaltim, Inspektur, dan pejabat pengawas di lingkungan Inspektorat Wilayah Kaltim. (her/sul/adpimprov kaltim)