SAMARINDA - Penjabat (Pj) Sekprov Kaltim HM Sa'bani menepis kekhawatiran bahwa anggaran Pemprov Kaltim akan berkurang hingga setengah dari APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 karena penyesuaian anggaran akibat Covid-19.
"Saya kira anggaran Kaltim tidak hilang separo. Perkiraan kita, APBD Kaltim berkurang sekitar Rp3 triliun dari APBD 2020 Rp11 triliun. Masih ada kurang lebih Rp8 triliun," kata Sa'bani di Kantor Gubernur Kaltim, Jumat (15/5/2020).
Sa'bani mengatakan alokasi anggaran yang berkurang itu adalah belanja modal, barang dan jasa. Kemudian beberapa bantuan keuangan, termasuk hibah.
Pemerintah pusat tidak lakukan pengurangan untuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK Kesehatan dan Pendidikan.
"Untuk pekerjaan mana yang masih berjalan atau dikurangi, dikembalikan ke masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD). Karena OPD yang mengetahui kondisi masing-masing," jelasnya.
Sa'bani mengakui, memang ada sekitar 100 paket pekerjaan fisik yang mengalami penyesuaian anggaran. Tetapi, ada juga yang tidak. Karena, pekerjaan telah lebih dulu dilaksanakan sebelum adanya penyesuaian.
"Memang ada yang ditunda, tapi juga ada yang tetap berjalan dan dilanjutkan," kata Sa'bani. (jay/sul/ri/humasprov kaltim)
08 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
04 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 November 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
26 April 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 September 2017 Jam 08:22:59
Pemerintahan
30 November 2018 Jam 17:14:40
Pemerintahan
07 Juni 2023 Jam 22:28:17
Kegiatan Pemerintah
07 Juni 2023 Jam 22:21:42
Gubernur Kaltim
07 Juni 2023 Jam 18:07:32
Wakil Gubernur Kaltim
06 Juni 2023 Jam 20:22:45
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
23 November 2020 Jam 23:09:23
Berita Acara
22 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kesehatan
01 Oktober 2020 Jam 21:59:38
Perkebunan
13 Maret 2021 Jam 15:31:11
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
18 Januari 2017 Jam 00:00:00
Pendidikan