PKK Harus Mampu Mengelola Potensi SDA yang Ada

24 Maret 2016 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1400 kali

SAMARINDA- Tim Penggerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) se kabupaten/kota harus mampu mengelola segenap potensi dan sumber daya yanga ada, dan mampu menempatkan dirinya sebagai mitra pemerintah daerah dan lembaga terkait lainnya.

Hj E Amelia Suharni Faroek mengingatkan kembali tentang fungsi strategis PKK sebagai bagian masyarakat Kaltim yang berperan aktif dalam proses pembangunan. Untuk itu amanah yang diemban harus dijaga dengan bukti nyata. Tentu dengan kinerja dan kiprah PKK bersama dengan elemen yang lain mewujudkan masyarakat Kaltim umumnya dan Kota Bontang khususnya yang sejahtera.

"Visi RPJMD Provinsi Kaltim adalah Kaltim Maju dan Sejahtera Untuk Semua. Untuk itu sebagai mitra strategis pemerintah, PKK hendaknya berjalan beriringan dengan upaya dan kebijakan Pemprov Kaltim. Guna melaksanakan tugas pembangunan sebagaimana yang dituangkan dalam visi dan misi dalam RPJMD 2013-2018," kata Hj E Amelia Suharni Faroek usai melantik Ny Hapidah Basri Rese sebagai Ketua TP PKK Kota Bontang masa bakti 2016-2021, yang berlangsung di Gedung Olah Bebaya Komplek Lamin Etam Samarinda, Rabu (23/3

Dikatakan, dalam menjabarkan dan mewujudkan peran dan fungsi tim Penggerak PKK sebagai penyuluh, motivator, fasilitator, perencana, penggerak dan pembimbing pemberdayaan kesejahteraan keluarga. Peran PKK dalam meningkatkan kesehajteraan keluarga dan masyarakat sangat besar, karena PKK merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.

"Untuk itu TP PKK harus senantiasa mampu meningkatkan kapasitas PKK dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dengan tetap berlandaskan pada 10 Program PKKK,"kata Amelia Suharni Faroek.

Pemprov Kaltim pada prinsipnya terus berusaha membantu TP PKK di daerah se Kaltim, Untuk itu diharapkan agar TP PKK Kota Bontang dalam menjalankan program dan kegiatannya selalu bermitra dengan pemerintah, khususnya pada satuan kerja perangkat daerah terkait maupun dengan pihak lain yang ada di dalam masyarakat.(mar/humasprov)

Berita Terkait