Kalimantan Timur
PKP2DT dan BPTB Garap Potensi Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal

SAMARINDA - Kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal terus diupayakan untuk dipercepat peningkatan ekonomi masyarakatnya dengan berbagai program pertanian dalam arti luas. Untuk mengikat komitmen ini Badan Pengelola Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (PKP2DT) dan Balai Pengkajian Tehnologi Pertanian (BPTP) Kaltim menjalin kerjasama yang diwujudkan dalam penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU).  
Penandatanganan MoU dilakukan di Kantor BPTP Kaltim oleh Kepala PKP2DT Frederik Bid dan Kepala BPTP Kaltim Mohammad Hidayanto, Selasa (9/7).  
"Dengan penandatangan Nota Kesepahaman ini, PKP2DT dan BPTP memiliki dasar dan kekuatan hukum untuk menggelar sejumlah kegiatan di lapangan, untuk bersama-sama mempercepat pembangunan kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal di Kaltim," ujar Frederik Bid.  
Dengan MoU ini juga diharapkan tingkat perekonomian masyarakat di tiga kawasan tersebut dapat terangkat lebih sejahtera melalui inovasi dan teknologi pertanian terbaru yang sesuai dengan kondisi alam maing-masing wilayah.  
Kaltim selain memiliki tiga kawasan perbatasan di Kabupaten Nunukan, Malinau dan Kutai Barat, Kaltim juga masih memiliki sejumlah kawasan pedalaman dan daerah tertinggal yang kurang perhatian.  
Dijelaskan Frederik Bid, kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal memiliki potensi yang besar untuk pengembangan pertanian, namun hasil yang diproduksi tidak dapat dibawa ke luar wilayah karena keterbatasan transportasi.  
Untuk itu,  PKP2DT dan BPTP mendorong masyarakat untuk dapat menanam komoditas pertanian yang memiliki nilai ekonomis tinggi dan mudah untuk diangkut ke luar wilayah tersebut. Tanaman yang akan diusahakan adalah tanaman lada, vanilla dan kakao.  
Sementara itu, Kepala BPTP Kaltim, Moh. Hidayanto mengatakan bahwa kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal harus terus didorong untuk lebih maju dan berakselerasi lebih cepat agar dapat sejajar dengan wilayah-wilayah lainnya di Kaltim.  
“Selama ini kami belum banyak melaksanakan kegiatan di daerah perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan PKP2DT dan PBTP dapat menggali dan menggarap kawasan perbatasan, pedalaman dan daerah tertinggal ini lebih dalam lagi karena potensi yang dimiliki sangat tinggi untuk dikembangkan,” ujarnya. (yul/hmsprov)

///Foto : Kepala PKP2DT Kaltim Frederik Bid dan Kepala BPTP Kaltim Mohammad Hidayanto saling bertukar nota kesepahaman yang telah ditandatangani. Diharapkan dengan kerjasama ini, kedua pihak dapat melanjutkannya dalam bentuk kerja-kerja nyata untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat pedalaman dan perbatasan.(yuli/humasprov kaltim)


 

Berita Terkait
Government Public Relation