Plt Sekda Buka Kick Off Meeting Program PPSP Tahun 2022. Wujudkan Pembangunan AMPL Yang Lebih Baik Lagi

31 Mei 2022 Jam 08:47:26 Cinthia Rapat Koordinasi Pemerintah 401 kali

Foto Syaiful Anwar / Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Pokja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (APML) Provinsi Kalimantan Timur menggelar Kick Off Meeting Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) Tahun 2022.

Kick off meeting yang digelar secara hybrid (offline dan online) di Ruang Heart of Borneo (HoB) Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Selasa (31/5/2022) dibuka oleh Pelaksana Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur H Riza Indra Riadi, yang juga selaku Ketua Pokja AMPL Provinsi Kaltim.

Plt Sekda Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi mengatakan kick off meeting ini merupakan semangat untuk mewujudkan pembangunan AMPL yang lebih baik lagi. Didasarkan pada semangat memberikan pelayanan dasar terbaik kepada masyarakat yang menjadi salah satu program prioritas pembangunan daerah Provinsi Kaltim.

“Ini tertuang dalam visi Berani Untuk Kalimantan Timur Berdaulat yang diusung Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim, Isran Noor-Hadi Mulyadi, khususnya dalam misi ketiga yaitu Berdaulat dalam Pembangunan Infrastruktur Kewilayahan. Ini juga didorong semangat memberikan dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat,” kata Riza.

Riza menyebutkan pada 2020 Pokja AMPL Provinsi Kaltim telah menjalankan perannya dalam mengawal implementasi pembangunan AMPL di kabupaten/kota. Dimulai dari memfasilitasi penyusunan baseline dan dilanjutkan dengan pendistribusian target pembangunan air minum dan penyehatan lingkungan kabupaten/kota di Kaltim.

Kemudian, lanjut dia, Pemprov Kaltim sampai dengan 2024 pada sektor air limbah domestik menargetkan tidak ada lagi rumah tangga yang mempraktikkan buang air besar sembarangan (BABS), serta 90 persen akses layak layanan air limbah, termasuk didalamnya adalah 15 persen akses aman.

Sementara untuk pengelolaan sektor persampahan telah ditetapkan target nasional yang hendak dicapai ialah 100 persen, akses pengelolaan sampah di perkotaan yang terdiri dari 80 persen penanganan pengangkutan dan 20 persennya adalah pengurangan sampah tersebut. Untuk sektor layanan air minum target yang diberikan adalah sebesar 100 persen air minum layak, yang terdiri dari 71,75 persen jaringan perpipaan (JPP) dan 28,25 bukan jaringan perpipaan (BJP).

“Yang perlu menjadi perhatian, belum seluruh kabupaten/kota di Kaltim mengalokasikan anggaran untuk pembangunan sanitasi. Seharusnya minimal 2 persen dari APBD di masing-masing kabupaten/kota. Karena jika tidak, bagaimana untuk membangun sarana dan prasarana sanitasi baru, memelihara yang sudah dibangun saja akan sulit,” sebut Riza yang sebelumnya juga memberikan apresiasi atas capaian dari Pemkot Balikpapan yang meraih AMPL Award 2022 pada Konferensi Sanitasi dan Air Minum Nasional atas inovasi dalam pembangunan sektor air minum dan sanitasi di daerah.

Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim Lisa Hasliana mengungkapkan tema dari kick off meeting ini adalah “Mendorong Implementasi Pembangunan AMPL Melalui Sinkronisiasi Program kegiatan, Penguatan Kelembagaan, Regulasi dan Kemitraan, dengan Mengoptimalkan Sumber-sumber Pendanaan Menuju Kaltim Yang Berdaulat”.

“Kegiatan yang berlangsung selama sehari ini diikuti Pokja AMPL Provinsi Kaltim, yang terdiri dari unsur Dinas PUPR dan Pera, DLH, Dinkes, DPMPD, Diskominfo, Bappeda, Biro Ekonomi, Biro Adbang dan Biro Adpim. Peserta sebanyak 70 orang, yang hadir langsung sebanyak 25 orang dan mengikuti secara online sebanyak 50 orang,” ungkap Lisa. (her/sul/adpimprov kaltim)