BALIKPAPAN - Potensi penerimaan pajak di Kaltim dinilai sangat banyak. Asalkan semua pihak, khususnya perangkat daerah maupun Kantor Pajak di Kaltim banyak berinovasi, sehingga penerimaan pajak semakin banyak di daerah ini. Wakil Gubernur (Wagub) Kaltim H Hadi Mulyadi mengatakan potensi penerimaan pajak di Kaltim sangat besar. Bahkan baru-baru ini pemprov melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltim bersama dirinya paparan dihadapan tim dari Kementerian PAN dan RB. Dalam rangka lomba inovasi bagi perangkat daerah se Indonesia.
"Menariknya, Bapenda memiliki inovasi terbaru dalam menarik penerimaan pajak kendaraan bermotor melalui program Samsat Delivery Pos atau Sadelpos. Program ini dilaksanakan kerjasama Bapenda dengan Kantor Pos di Kaltim. Program ini dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak di daerah," kata Hadi Mulyadi ketika Dialog Perpajakan dalam rangka Hari Pajak 2019, di Kantor DJP Kaltimtara, Jalan Ruhui Rahayu Balikpapan, Selasa (16/7/2019) malam.
Diakui Hadi yang membuat dirinya bersemangat adalah lomba itu diikuti 3.000 peserta. Diseleksi administratif menjadi 1.200 peserta. Ternyata, Kaltim masuk top 99 peserta yang merupakan daerah berinovasi. Dari 99 peserta akan diumumkan top 45 daerah berinovasi. Artinya, inovasi ini meringankan beban masyarakat yang ingin membayar pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat.
"Hanya menggunakan telepon seluler memanggil petugas pos, maka pajak kendaraan yang dibayar pagi hari, pada sore harinya langsung selesai tanpa harus menunggu di Kantor Samsat. Inilah yang saya maksud dari inovasi tersebut. Mampu memudahkan masyarakat membayar pajak," jelasnya.
Bahkan, respon panelis yang menguji Pemprov Kaltim sangat mengakui inovasi tersebut. Sebab, inovasi ini membantu menghidupkan kembali Kantor Pos yang sudah mati suri.
Diharapkan seluruh pihak, terutama jajaran Kantor Pajak maupun Bapenda dapat terus berinovasi dalam penerimaan pajak di Indonesia, khususnya Kaltim. "Itulah yang saya maksud. Agar mampu melayani masyarakat dengan baik. Contohnya, ibu rumah tangga tidak perlu lagi ke Kantor Samsat. Cukup telepon Kantor Pos saja. Tetapi, program itu hanya untuk penerimaan pajak kendaraan bermotor tahunan saja bukan lima tahunan. Karena, kalau lima tahunan harus cek fisik kendaraan," jelasnya
Melalui program ini, ternyata sangat membantu daerah dalam melunasi piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) hingga kurang lebih Rp380 miliar sejak 2016 hingga 2017 dan 2018 berkurang mencapai kurang lebih Rp100 miliar.
Karena itu, Hadi mengajak agar bersama-sama untuk berinovasi dalam mendukung penerimaan pajak di daerah. "Saya yakin kita semua bisa melakukan itu. Karena banyak potensi penerimaan pajak yang bisa didapat. Asalkan semua mampu berinovasi," jelasnya. (jay/her/yans/humasprovkaltim)
29 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
15 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
09 Mei 2018 Jam 22:11:36
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
27 September 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
29 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
19 Januari 2018 Jam 08:28:28
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
02 Desember 2023 Jam 19:46:35
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
24 September 2013 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
25 Juli 2021 Jam 11:42:27
Kegiatan Pemerintah
11 November 2013 Jam 00:00:00
Peternakan
06 Maret 2018 Jam 20:27:22
Pembangunan
12 Oktober 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan