Presiden Serahkan DIPA dan TKDD 2022

29 November 2021 Jam 22:49:26 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 673 kali

Dok.adpimkaltim

SAMARINDA – Presiden Joko Widodo resmi menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun 2022 secara online dan ofline dari Istana Negara, Jakarta, Senin (29/11/2021).

Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor didampingi Sekda Provinsi Kaltim HM Sa’bani dan sejumlah pejabat Pemprov Kaltim mengikuti penyerahan DIPA dan TKDD tersebut secara virtual dari Ruang Ruhui Kantor Gubernur Kaltim Jalan Gajah Mada.

“Tidak ada perubahan, masih sama. Mirip-mirip tahun lalu,” sebut Isran menjawab pertanyaan wartawan soal besaran DIPA dan TKDD tahun depan.

Gubernur menambahkan, setelah ini Pemprov Kaltim akan segera membahas hal tersebut bersama DPRD Kaltim. “Setelah itu baru kita umumkan,” sambung Gubernur.

DIPA dan TKDD Kaltim tahun ini sebesar Rp 28 triliun dengan rincian untuk instansi vertikal Rp 10 triliun dan pemerintah daerah Rp 18 triliun. Pemprov Kaltim sendiri mendapat alokasi Rp 4,1 triliun. Tahun depan, angkanya hampir tidak mengalami perubahan signifikan.

Sebelumnya, saat memberi arahan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta kepada semua pihak agar tetap waspada.

“Kita harus tetap waspada, karena pandemi belum berakhir,” buka Jokowi.

Tahun 2022, Presiden Jokowi meyakini, pandemi Covid-19 masih akan menjadi ancaman dunia dan juga ancaman bagi Indonesia. Selain varian lama, di beberapa negara sudah muncul varian baru, yakni varian Omicron.

Antisipasi dan mitigasi sedini mungkin harus disiapkan agar tidak mengganggu kesinambungan program yang telah disusun, termasuk pemulihan ekonomi nasional.

Karena itu, untuk mengantisipasi ketidakpastian tahun 2022, maka pemerintah merancang APBN yang responsif, antisipatif, dan fleksibel. Selalu berinovasi dan siap menghadapi berbagai perubahan dengan menjaga tata kelola keuangan yang baik.

Jokowi menjelaskan APBN 2022 akan fokus pada 6 kebijakan utama, pertama melanjutkan pengendalian Covid-19 dengan prioritas sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial, khususnya bagi masyarakat kurang mampu dan rentan.

Ketiga, peningkatan SDM yang unggul. Keempat melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi.

“Kelima penguatan desentralisasi fiskal, termasuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero based budgeting agar belanja lebih efisien,” tegas Jokowi.

Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan belanja kementerian/lembaga (K/L) tahun 2022 sebesar Rp 945,8 triliun. Anggaran ini disiapkan untuk pemulihan ekonomi dan sosial.

Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun depan dialokasikan sebesar Rp 769,6 triliun. Alokasi itu dimaksudkan untuk meningkatkan harmonisasi belanja K/L dan TKDD untuk mendukung perbaikan kualitas SDM, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur publik di daerah.

“Dana Desa harus dioptimalkan sebagai instrumen pemulihan ekonomi skala desa dan percepatan penanganan kemiskinan ekstrim,” beber Sri Mulyani.

Penyerahan DIPA dan Daftar Alokasi TKDD Tahun 2022 juga dihadiri Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan sejumlah menteri terkait. (sul/adpimprov kaltim)

Berita Terkait