DPR Dukung Daerah Ikut Kelola Blok Mahakam
JAKARTA – Setelah sehari sebelumnya bertemu Komisi VII DPR, Selasa (29/1) kemarin, Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam (ARKTBM) melanjutkan perjuangan dengan menemui Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso. Jika sebelumnya aliansi ini hanya mendapat gambaran ‘abu-abu’ di Komisi VII DPR, maka dari Priyo Budi Santoso, mereka justru mendapat dukungan luar biasa dan tegas. Daerah harus ambil bagian dalam pengelolaan Blok Mahakam, setelah kontrak Total E&P Indonesie dan Inpex Corporation berakhir pada 2017.
“Saya sudah mendengarkan dengan seksama masukan konstruktif dari Aliansi Rakyat Kalimantan Timur untuk Blok Mahakam. Saya berterima kasih karena DPR RI telah diberikan masukan dan ide-ide yang baik untuk kepentingan masyarakat Kalimantan Timur dan Republik Indonesia. Saya pastikan, DPR tidak akan tinggal diam. Saya berada dalam posisi untuk bersama-sama mendukung perjuangan ini,” tegas Priyo Budi Santoso, di ruang kerjanya.
Langkah pertama yang akan dilakukan DPR adalah mengingatkan pemerintah pusat melalui Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) agar tidak tergesa-gesa memberikan putusan apapun, sebelum memberi tahu opsi-opsi terbaik apa saja yang akan diputuskan paska 2017.
Jika DPR telah diberikan penjelasan oleh jajaran Kementerian ESDM tentang kebijakan yang akan diputuskan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan maupun dengan opsi yang lain, Priyo Budi Santoso menegaskan pada saat dia dan anggota DPR lainnya akan memberi masukan-masukan seperti yang disampaikan aliansi untuk Blok Mahakam.
Menanggapi kekhwatiran sejumlah pihak yang menyebutkan bahwa gerakan ini akan dilakukan dengan cara-cara radikal dan kekerasan, Priyo meminta agar pihak-pihak yang khawatir itu, tidak lagi melanjutkan kekhawatiran mereka.
“Aliansi telah menegaskan bahwa tidak akan ada gerakan anarkis dan radikal yang akan mengganggu objek vital nasional. Kami juga akan meminta Gubernur, Pangdam dan Kapolda untuk tetap mengayomi tuntuntan masyarakat Kaltim ini,” seru wakil rakyat dari Partai Golkar itu.
Dia menambahkan, masa depan Blok Mahakam memang akan ditentukan oleh pemerintah, namun DPR tidak akan diam. Apalagi rakyat Kaltim, melalui aliansi ini telah menegaskan bahwa mereka tidak anti perusahaan asing atau investasi asing. Tetapi bagaimana agar ada kebijakan yang adil agar daerah penghasil bisa diberikan hak yang lebih layak dalam proporsi pengelolaan ladang migas potensial ini.
“Jangan semua disedot hanya untuk kepentingan bisnis semata. Sebab itu akan sangat melukai nilai-nilai keadilan bagi masyarakat,” imbuhnya.
Sedangkan soal pertanyaan pesimis dari anggota Komisi VII DPR dan sekelompok kepentingan tertentu yang tidak menginginkan keterlibatan daerah dalam pengelolaan industri migas ini, Priyo Budi Santoso mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dirisaukan dari perjuangan ini, termasuk untuk urusan pembiayaan oleh daerah, sekalipun selalu didengungkan bahwa untuk menjalankan bisnis migas ini dibutuhkan investasi yang sangat besar dan mungkin tidak mampu dipenuhi oleh daerah.
“Dalam hidup ini jangan pernah pesimis, matahari masih bersinar. Keinginan masyarakat daerah menuntut kearifan lokal adalah suatu keinginan yang alamiah dan itu tidak bisa dihalang-halangi oleh siapapun juga. Yang penting, daerah tidak anti investasi asing, yang penting juga daerah menjamin keamanan tetap kondusif. Gubernur dan rakyat Kaltim jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sampai, bola (peluang) ini lepas,” tegas Priyo.
Sebelumnya, Ketua ARKTBM, Wahdiyat yang memimpin rombongan aliansi ini menjamin bahwa keterlibatan daerah nantinya tidak akan mengganggu kelanjutan status karyawan, termasuk remunirasi bagi mereka.
“Kami sangat sadar, industri ini harus tetap berjalan. Dan tidak perlu ada kekhawatiran bahwa jika daerah terlibat lalu akan ada rasionalisasi atau produksi akan merosot drastis. Industri ini akan tetap berjalan normal, sementara Total dan Inpex juga tetap berpeluang untuk berusaha pada blok-blok yang baru,” tegas Wahdiyat. (sul/hmsprov)
Foto : Priyo Budi Santoso didampingi Anggota Komisi VII Boby A Rizaldi, bersama Ketua Aliansi untuk Blok Mahakam Wahdiyat.(samsul/humasprov kaltim)
03 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
25 April 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
19 April 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
03 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
18 Desember 2014 Jam 00:00:00
Energi dan Sumber Daya Mineral
19 September 2018 Jam 19:39:19
Energi dan Sumber Daya Mineral
02 Oktober 2023 Jam 22:37:43
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:33:50
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
02 Oktober 2023 Jam 22:31:41
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:23:12
Gubernur Kaltim
02 Oktober 2023 Jam 22:19:56
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
29 Juli 2016 Jam 00:00:00
Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi
27 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pekerjaan Umum
12 Oktober 2015 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
09 April 2013 Jam 00:00:00
Politik
03 Juli 2013 Jam 00:00:00
Kewirausahaan