Program Kab/Kota Harus Penuhi Kriteria Prioritas Provinsi

04 April 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1358 kali

SAMARINDA – Wagub Kaltim H Farid Wadjdy mengatakan Pemprov siap mengakomodir program prioritas kabupaten/kota se-Kaltim dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kaltim 2014. Namun program prioritas yang akan diakomodir harus memenuhi kriteria prioritas yang ditetapkan Pemprov.
Kriteria prioritas yang akan diakomodir adalah program-program kabupaten/kota yang sesuai dengan prioritas penguatan daya saing ekonomi daerah berbasis sumber daya alam terbarukan didukung peningkatan manajemen sumber daya aparatur. Selanjutnya, program prioritas yang quick wins (inisiatif yang mudah dan cepat dicapai sebagai awal pelaksanaan program besar).
“Program selanjutnya yang akan diakomodir adalah prioritas pembangunan kabupaten/kota yang dapat diselesaikan pada 2014. Kemudian, program yang mendukung suksesnya program MP3EI di Kaltim. Serta program yang mendukung percepatan pencapaian MDGs dan bagian dari penuntasan target RPJMD 2009-2013,” kata Farid, saat menutup Forum Musrenbang RKPD Kaltim 2014, di Pendopo Lamin Etam Samarinda, Rabu (3/4).
Farid juga menekankan kepada kabupaten/kota agar ikut serta dalam upaya Pemprov meminimalisir Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) agregat provinsi dan kabupaten/kota, yang pada 2012 berjumlah sangat besar menempati posisi pertama dari 33 provinsi.
Selain itu, lanjut dia, rendahnya realisasi penyerapan anggaran berdampak terhadap peningkatan perekonomian daerah, sehingga menjadi wajib bagi Pemprov dan kabupaten/kota untuk melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap percepatan penyerapan realisasi anggaran.
“UKP4/TEPPA Pusat telah mengamanatkan kepada Gubernur untuk melakukan pengawasan terhadap realisasi penyerapan anggaran. Oleh karenanya, perlu menjadi perhatian pemerintah kabupaten/kota dalam pelaporan penyerapan anggaran melalui sistem pelaporan yang telah diterapkan oleh UKP4/TEPPA Pusat,” jelasnya.
Sementara itu, Sekprov Kaltim H Irianto Lambrie, menegaskan Musrenbang RKPD Kaltim 2014 merupakan forum untuk mencari solusi terhadap permasalahan pembangunan yang terjadi di kabupaten/kota, bukan untuk mempermasalahkan satu masalah.
Menurut dia, setiap kesepakatan yang sudah ditandatangani bersama oleh Gubernur dengan bupati/walikota hendaknya dapat dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen di lapangan, sehingga program prioritas pembangunan dapat terlaksana dengan baik.
Irianto mencontohkan rencana pembangunan Jembatan Loa Kulu di Kutai Kartanegara yang dipaparkan Bupati Kukar Rita Widyasari. Menurut dia, hendaknya tim dari Kukar dan Provinsi berkoordinasi dan langsung bertemu dengan Menteri PU atau Dirjen Bina Marga. Sehingga jika sudah didapatkan keputusan teknis dari Menteri PU maka dapat dimasukkan dalam program Bappenas.
Demikian halnya dengan pembebasan lahan untuk penanganan masalah banjir di Samarinda. Dijelaskan, Pemprov sejak 2010 telah menganggarkan Rp605 miliar untuk membantu masyarakat Samarinda mengatasi banjir, namun hingga 2013 baru terserap 20 persen.
“Pembebasan lahan, mari kita semua berpikir komprehensif. Komitmen Pemprov untuk membantu kabupaten/kota juga harus disertai dengan keseriusan pemerintah kabupaten/kota dalam menyikapi dan menyelesaikan setiap permasalahan yang dapat menghambat jalannya pembangunan. Intinya, kesepakatan harus dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen,” tegasnya.
Sementara itu, terkait bantuan keuangan yang diberikan Pemprov kepada kabupaten/kota, Irianto menilai besaran jumlah yang dialokasikan sudah sesuai dengan peraturan perundangan dan proporsional. Yakni, berdasarkan jumlah penduduk, luasan wilayah, kegiatan yang menjadi prioritas dan kapasitas fiskal masing-masing kabupaten/kota.
Irianto menambahkan, agar kabupaten/kota dapat memberikan perhatian serius terhadap keamanan daerah yang dapat berpengaruh terhadap kondusivitas dan iklim investasi,sehingga pembangunan yang sudah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik.
“Pendidikan anti kekerasan itu perlu diberikan kepada masyarakat kita, sehingga dalam melakukan aksi demo tidak anarkis dan merusak fasilitas umum yang dapat merugikan negara,” tambahnya. (her/hmsprov).

////Foto : Wagub Kaltim H Farid Wadjdy beserta Sekprov Kaltim Dr H Irianto Lambrie dan Kepala Bappeda H Rusmadi menyaksikan penandatangan kesepakatan bersama tentang Program Prioritas Pembangunan oleh Wakil Walikota Samarinda H Nusyirwan Ismail.(syaiful/humasprov kaltim)

Berita Terkait