SAMARINDA - Pada 2030 akan memasuki fenomena bonus demografi dimana Kaltim mengalami peningkatan jumlah penduduk usia produktif secara signifikan. Maka, pemerintah sebagai agent of development untuk meraih manfaat dari bonus demografi ini diperlukan usaha bersama menyiapkan sumber daya manusia yang berdayasaing melalui pembangunan keluarga yang berkualitas pula.
Masyarakat usia produktif adalah sumber daya manusia yang berkualitas hingga dapat menunjang serta memberikan kontribusi terhadap pembangunan bangsa. Hal itu diungkapkan Sekretaris Dinas Kependudukan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DKP3A) Kaltim Hj Zaina Yurda pada Sosialisaai Komunikasi Informasi Edukasi (KIE) di Samarinda, Rabu (8/8).
Menurut dia, program pengendalian penduduk atau membentuk keluarga yang berkualitas merupakan salah satu strategi dalam menyukseskan pembangunan di daerah bahkan nasional. "Pemerintah menggalakkan program Keluarga Berencana untuk membentuk keluarga kecil yang berkualitas sebab terjamin pendidikan dan kesehatannya sekaligus mengurangi laju pertumbuhan penduduk," katanya.
Raihan Bonus Demografi melalui keberhasilan program Keluarga Berencana yang mampu mengubah struktur umur penduduk yang produktif lebih banyak dibanding penduduk non produktif. Hal itu ditandai dengan menurunnya rasio ketergantungan (dependency ratio) penduduk non-usia kerja (0-14 tahun) dan di atas 65 tahun terhadap penduduk usia kerja (15-64 tahun).
Disebutkannya, pada era bonus demografi tingkat penduduk produktif yang menanggung penduduk nonproduktif akan sangat rendah atau diperkirakan mencapai 44 per 100 penduduk produktif. "Apabila suatu negara gagal memanfaatkan bonus demografi ini, maka jelas akan terjadi kerugian yang sangat besar bagi negara yang bersangkutan," ungkapnya.
Dia menambahkan bonus demografi akan membawa dampak sosial ekonomi dan di suatu negara agar manfaat era tersebut agar menjadi semakin kuat. "Dengan adanya bonus demografi, tentu bisa menjadi peluang bagi Kaltim untuk memajukan kesejahteraan serta memakmurkan masyarakat," ujarnya. Sosialisasi KIE bertema mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak dalam pengendalian penduduk tahun 2018 diikuti 100 peserta. (yans/sul/ri/humasprovkaltim)
27 September 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
25 Juni 2020 Jam 19:47:57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 Maret 2019 Jam 10:44:19
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 Agustus 2018 Jam 19:19:57
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
21 April 2014 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
26 April 2018 Jam 19:36:50
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
31 Mei 2023 Jam 09:36:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
31 Mei 2023 Jam 09:33:40
Ibu Kota Negara
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
19 Juni 2017 Jam 09:12:21
Pembangunan
21 September 2016 Jam 00:00:00
Kehutanan
12 Februari 2019 Jam 19:10:51
Kegiatan Silaturahmi
04 November 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
09 Mei 2019 Jam 10:18:16
Kegiatan Silaturahmi