SAMARINDA-Masalah dan tantangan program Kependudukan dan Keluarga Berencana (KKB) ke depan semakin berat. Karenanya, pelaksanaan di tingkat lapang harus segera direspon sebab menjadi tanggungjawab semua pihak.
“Program KKB yang saat ini terus dilaksanakan BKKBN harus direspon semua pihak. Jadi program ini bukan tanggungjawab satu instansi saja tetapi terkait lintas sektor,” kata Asisten Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali pada Seminar Peran DPRD Dalam Program Pembangunan Kependudukan dan KB di Ruang Ruhui Rahayu, Rabu (13/11).
Menurut dia, untuk mengatasi semua permasalahan tersebut tidak cukup hanya dilakukan BKKBN saja tetapi perlu kerjasama dan komitmen politis dan operasional dari berbagai pihak, khususnya komitmen pemerintah daerah dan lembaga legislatif.
Permasalahan kependudukan yang dihadapi menjadi lebih rumit karena selain masalah kuantitas juga dihadapkan pada persoalan kualitas penduduk terutama masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, persebaran dan mobilitas penduduk.
“Untuk itu perlu dilakukan langkah-langkah dan upaya percepatan sehingga dapat dilakukan sinkronisasi kegiatan dan penggarapan, baik lintas program, maupun lintas sektor antara pusat dan daerah,” harapnya.
Selain itu, dukungan politik yang diperlukan saat ini terutama berkaitan dengan kebijakan dan alokasi penganggaran dari lembaga legislatif (DPR) sehingga menjadi tanggungjawab semua SKPD untuk melakukan upaya-upaya penanggulangan masalah kependudukan.
Sementara itu Wakil Komisi IV DPRD Kaltim Hj Encik Widiyani mengemukakan lembaga ini berfungsi untuk membantu pemerintah dalam upaya menekan laju pertumbuhan penduduk.
“Kita sepakat secara kelembagaan baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota melalui kebijakan dan penganggaran untuk mendukung pemerintah dalam pelaksanaan dan operasional program Kependudukan dan KB. Setiap tahun anggaran ini harus terus ditingkatkan,” ujar Encik.
Ditambahkan, komitmen politis secara kelembagaan akan mendukung penuh kegiatan yang dilakukan pemerintah terutama dalam upaya meningkatkan kualitas penduduk serta terbentuknya keluarga yang lebih baik melalui program KKB. (yans/hmsprov)
///Foto : Bere Ali
18 Desember 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
10 September 2016 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
28 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
27 Maret 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
16 Februari 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
18 Desember 2013 Jam 00:00:00
Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
29 Maret 2023 Jam 18:58:26
Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 18:54:37
Program Pemerintah
29 Maret 2023 Jam 18:51:08
Wakil Gubernur Kaltim
29 Maret 2023 Jam 14:18:46
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
29 Maret 2023 Jam 11:25:44
Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
11 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
07 Mei 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 Mei 2014 Jam 00:00:00
Komunikasi dan Informatika
05 Juli 2013 Jam 00:00:00
Perkebunan
31 Oktober 2021 Jam 21:34:22
Prestasi