Program PKH Juga Perlu Dukungan Himbara

29 Juli 2017 Jam 08:10:52 Humas Prov. Kaltim Sosial 960 kali

BALIKPAPAN - Program Keluarga Harapan (PKH) yang menjadi program prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bukan hanya menjadi perhatian pemerintah saja tetapi juga perlu didukung pihak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), khususnya di Provinsi Kaltim.

Kepala Dinas Sosial Kaltim Siti Rusmalia Idrus saat membuka rapat koordinasi PKH Provinsi Kaltim 2017 di Balikpapan mengatakan, sosialisasi tentang PKH bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah tetapi juga pihak lain, terutama Himbara di Kaltim. Di mana Himbara terdiri dari BRI, BTN, Mandiri dan BNI juga bisa mensosialisasikan serta memberikan edukasi kepada pemerintah kabupaten/kota tentang bantuan sosial non tunai.

"PKH merupakan program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin (KM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat (KPM) PKH. Diharapkan program ini di Kaltim juga didukung Himbara. Karena, tujuan dari PKH adalah meningkatkan taraf hidup KPM, melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial," kata Siti Rusmalia Idrus usai membuka rapat koordinasi PKH Provinsi Kaltim 2017 di Balikpapan yang digelar sejak 19-21 Juli 2017, Kamis (20/7).

Melalui dukungan dari Himbara dapat mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan. Menciptakan perubahan prilaku dan kemandirian KPM manfaat dalam mengakses layanan kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial.

PKH memiliki misi mendukung target penurunan angka kemiskinan 7-8 persen sesuai RPJMN. Karena itu, Himbara dinilai mampu menjadi agen pembangunan. "Himbara dapat membantu mencari tempat bantuan sosial. Karena itu, wajar jika Himbara turut mendukung PKH," jelasnya.

Selain itu, dari rapat koordinasi tersebut juga disimpulkan segera dilaksanakan rekrutmen pendamping dan operator pengganti untuk mengisi kekosongan dikarenakan beberapa SDM telah mengundurkan diri. Adanya komitmen bersama untuk memberikan dukungan penganggaran PKH dalam APBD. Guna pelaksanaan pendampingan dan pertemuan peningkatan kemampuan kekuarga (P2K2) dalam penyiapan sarana dan prasarana serta alat bantu P2K2. (jay/sul/humasprov)

Berita Terkait