Program Pro Rakyat untuk Pengentasan Kemiskinan dan Pengangguran

14 Mei 2013 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Kesehatan 2110 kali

SAMARINDA–Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak mengatakan melalui program-program pro rakyat, khususnya program-program pemenuhan kebutuhan hak-hak dasar masyarakat, jumlah penduduk miskin di Kaltim terus mengalami penurunan secara signifikan dari tahun ke tahun.
Gubernur mengungkapkan sejumlah upaya telah dilakukan Pemprov dalam mendukung percepatan pengentasan kemiskinan di Kaltim. Diantaranya dengan melaksanakan program Jamkesprov (Jaminan Kesehatan Provinsi) bagi masyarakat melalui sumber dana APBD 2012, dengan alokasi anggaran sebesar Rp11,237 miliar. Sedangkan jumlah pasien/masyarakat yang ditangani sebanyak 6.179 orang, dengan rata-rata biaya per orang sekitar Rp1,8 juta.
Pemprov juga memberikan pelayanan kesejahteraan sosial keluarga miskin melalui Kelompok Usaha Bersama (Kube) dari target 1.650 Kepala Keluarga (KK) pada 2012 telah mencapai 2.010 KK atau melebihi target sekitar 22 persen. Pelayanan kesejahteraan sosial Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) melalui Program Keluarga Harapan (PKH) pada 2012 dari target 4.005 RTSM, yang telah dilayani sebanyak 3.947 RTSM (87,13%).
Selanjutnya, pelayanan kesejahteraan sosial keluarga Rumah Tidak Layak Huni dari target 100 KK pada 2012 tercapai 140 rumah (140%). Pelayanan kesejahteraan sosial anak terlantar dari target 3.400 anak pada 2012, yang telah tercapai 3.007 anak (88,44%). Pelayanan kesejahteraan sosial kepada anak jalanan dari target 140 anak tercapai 213 anak (152,14%).
Kemudian, pelayanan kesejahteraan sosial rehabilitasi dan perlindungan sosial kepada wanita bermasalah sosial/wanita korban tindak kekerasan, dari target 30 orang tercapai 103 orang (343,33%). Pemberdayaan masyarakat terasing/Komunitas Adat Terpencil (KAT), dari target 100 KK tercapai 162 KK (162%) yang tersebar di daerah perbatasan dan terisolir.
“Seluruh program tersebut telah terlaksana pada 2012 sebagai bagian upaya Pemprov dalam melakukan penanggulangan kemiskinan di Kaltim. Disamping upaya yang dilakukan pemerintah, kami juga perlu keterlibatan seluruh pemangku kepentingan untuk melakukan percepatan pengentasan di Kaltiim,” ujar Awang Faroek, akhir pekan lalu.
Sementara untuk mengurangi angka pengangguran di Kaltim, Pemprov melakukan peningkatan kualitas kesempatan kerja dan berusaha, dengan membangun Balai Latihan Kerja (BLK) di Bontang, Kutai Barat dan Berau serta Revitalisasi BLKI Balikpapan dan Nunukan.
Untuk lebih menjangkau seluruh daerah di Kaltim, Pemprov melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) melakukan pengembangan Bursa Kerja On Line (BKOL), guna memfasilitasi kepentingan antara pencari kerja dengan perusahaan pengguna tenaga kerja secara elektronik melalui website www.infokerja-kaltim.blogspot.com.
Selain itu, lanjut dia, Pemprov juga telah melakukan pelatihan keterampilan kerja di BLKI/PPD/LPKS bagi sekitar 2.486 orang. Pembentukan Desa Produktif sebanyak 4 desa dengan masing-masing 15 orang penduduk yang mendapatkan pelatihan. Sedangkan untuk bidang transmigrasi, 2012 telah ditempatkan warga transmigrasi sebanyak 350 KK/1.307 jiwa di lokasi SP5 dan SP8 Tanjung Buka, Bulungan.
“Pemprov akan terus memacu masyarakat Kaltim untuk berwirausaha, sehingga dapat menciptakan lapangan kerja yang bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Mari kita sukseskan Gerakan 1.000 Wirausaha untuk mendukung terciptanya entrepreneur baru di Kaltim,” seru Awang. (her/hmsprov).

///Foto : Puskesmas 24 jam di Desa Blusuh Kecamatan Siluq Ngurai Kabupaten Kutai Barat merupakan salah satu sarana kesehatan untuk memberikan pelayanan yang merata bagi warga pedalaman dan terpencil.(dok/humasprov kaltim)

Berita Terkait