Kalimantan Timur
Program Tranmigrasi Perbatasan Sangat Tepat

SAMARINDA - Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan Pedalaman dan Daerah Terpencil  (BPKP2DT) Kaltim, Fredik Bid   mengatakan, rencana pemerintah segera  melakukan  program tranmigrasi di wilayah perbatasan dinilai sangat tepat, karena kawasan tersebut akan berkembang dan akan  menjadi pemukiman dan pusat perdagangan baru yang muaranya mensejahterakan rakyat.
“Wilayah perbatasan kita masih jarang dihuni masyarakat. Penataan kawasan dengan program transmigrasi sangat tepat agar ke depan akan banyak dihuni masyarakat dan kawasan perbatasan benar-benar akan menjadi  beranda depan republik ini,” kata Fredik Bid saat ditemui di ruang kerjanya, belum lama ini.
Menurut dia, program tranmigrasi di kawasan perbatasan nantinya akan bekerjasama dengan TNI ,  masyarakat luar Kaltim  serta penduduk lokal.
“Dengan program tranmigrasi kawasan perbatasan akan terjaga dan tertata serta meningkatkan perekonomian masyarakat.  Pada  2013 ini segera dilaksanakan saat ini sedang dilakukan survey lokasi dimana yang cocok untuk program tersebut,” ungkapnya.            Menurutnya, pembangunan perbatasan dengan program  transmigrasi itu juga bertujuan sebagai sabuk pengaman nusantara untuk menegakkan kedaulatan bangsa dan negara, sehingga tidak diincar dan diklaim negara lain.
 "Selain itu,  transmigrasi di kawasan ini  dimaksudkan untuk  memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli  daerah dan penyerapan tenaga kerja," ujarnya
Disamping itu juga, wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki arti nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis.
“Dengan adanya dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan   masyarakat di kawasan perbatasan diharapkan mampu mengusung potensi daerah sehingga kemudian berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan," jelasnya. (sar/hmsprov).


 

Berita Terkait