Kalimantan Timur
Program Transmigrasi untuk Percepat Pembangunan Perbatasan

SAMARINDA - Pemerintah akan  memperkuat pembangunan  perbatasan melalui program sabuk pengaman (security belt) dengan pola transmigrasi.

"Percepatan pembangunan perbatasan tentunya  masih diperlukan integrasi dan sinkronisasi antar instansi guna mencapai kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut," kata Kepala Badan Pengelolaan Kawasan Perbatasan, Pedalaman dan Daerah Tertinggal (BPKP2DT) Kaltim Frederik BID  saat ditemui di ruang Tepian II Kantor Gubernur Kaltim, Senin (24/6).  

Sabuk pengaman  perbatasan itu nantinya akan dihuni warga transmigrasi lokal, umum juga yang berasal dari TNI dan diharapkan mampu mengusung potensi daerah dan berkembang menjadi pusat perekonomian baru, pusat administrasi pemerintahan dan memacu percepatan pembangunan daerah secara keseluruhan.

  "Kawasan perbatasan memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, antara lain potensi pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pertambangan dan pariwisata, namun potensi tersebut belum didayagunakan secara optimal," ujarnya.

  Program transmigrasi juga dimaksudkan untuk memberdayakan potensi sumber daya alam bagi kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberi andil terhadap penyerapan tenaga kerja di kawasan perbatasan," jelasnya.

   Menurut dia, wilayah perbatasan menjadi isu penting yang mendapat perhatian dari berbagai pihak, karena memiliki nilai ekonomi, geopolitik, dan pertahanan keamanan, serta memiliki posisi strategis sebagai beranda depan wilayah negara.

  "Guna mewujudkan  menjadi beranda depan negara, tentunya perlu dukungan semua pihak untuk pembangunan infrastruktur dasar disertai pemberdayaan masyarakat," kata Frederik.(sar/hmsprov).

Berita Terkait
Government Public Relation