Progres Pencairan Capai 99 Persen

04 Januari 2014 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 1326 kali

Perkembangan Program PNPM-MP di Kaltim 2013

SAMARINDA - Progres pencairan anggaran dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MP) untuk tahun 2013 di Kaltim mencapai 99,59. Anggaran PNPM tersebut merupakan bagian dari Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) yang dialokasikan pemerintah melalui APBN.
Pencapaian belum mencapai 100 persen karena masih ada tiga kecamatan yang mengalami keterlambatan pencairan dana, yaitu Krayan Selatan, Nunukan karena lokasi yang sangat berat dan kondisi transportasi yang minim. Barong Tongkok di Kutai Barat, karena sanksi program pencairan dana ditunda dan Muara Bengkal di Kutai Kartanegara juga ditunda dengan alasan yang sama.
Untuk serapan dana dekonsentrasi baru mencapai 55 persen untuk mendukung penunjang satuan kerja Unit Pelaksana Kegiatan (UPK). Sedangkan penyaluran dana ke desa baru sudah mencapai 74 persen.
“Jadi, dari alokasi total BLM untuk program PNPM-MP melalui dana APBD Kabupaten dan APBN mencapai Rp178.625.000.000 dengan rincian Rp63.610.000.000 melalui APBD Kabupaten dan APBN Rp115.015.000.000.
Dari situ bisa dilihat progres pencairan sudah mencapai 99,59 persen,” kata Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) HM Jauhar Efendi didampingi Kepala Bidang Ketahanan dan Sosial Budaya Masyarakat Musa Ibrahim, di Kantor BPM-PD Kaltim, Kamis (3/1).
Secara umum Jauhar menjelaskan, target PNPM di Kaltim menunjukkan hasil yang memuaskan. Meski begitu, dia mengakui masih ada sejumlah kekurangan. Tiga hal yang menjadi penilaian, yakni tujuan PNPM adalah sebagai pelengkap dalam mendukung kemajuan pembangunan secara nasional di daerah. Terbukti, kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Misal, jalan usaha tani dan jalan desa, serta air bersih. Yang kedua, untuk membangun masyarakat di Negara ini tentu tidak bisa hanya dilakukan pemerintah, tetapi juga ada keterlibatan semua komponen, yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Sebab sukses tidaknya pelaksanaan PNPM akan sangat bergantung dengan pemberdayaan masyarakat.
Ketiga adalah pentingnya gotong royong masyarakat. "Melalui program tersebut, terbukti membantu kesejahteraan kaum perempuan di Kaltim, yakni dengan dibentuknya Koperasi Simpan Pinjam Perempuan (SPP) yang dilakukan masing-masing UPK Kecamatan. Contohnya, UPK Gunung Tabur di Berau dan pelayanan mereka sudah sama dengan bank. Selain itu, di Kecamatan Kota Bangun juga demikian,” jelasnya.
Karena itu, ke depan Pemprov Kaltim berupaya agar SPP dapat didukung dan dilanjutkan, sehingga membantu penanggulangan kemiskinan di daerah. Meski begitu, penanggulangan kemiskinan bukan hanya dilakukan melalui PNPM saja, tetapi juga bisa dilakukan dari program yang lain.
Untuk diketahui, progres pencairan BLM dan Dana Operasional Kegiatan (DOK) PNPM 2013 di Kaltim, antara lain PNPM Mandiri Perdesaan alokasi Rp179 miliar dengan pencairan mencapai Rp178 miliar, penyaluran Rp139 miliar untuk 116 kecamatan dari 10 kabupaten.
PNPM Mandiri Integrasi alokasi Rp13 miliar dicairkan Rp12 miliar dan penyaluran mencapai Rp6 miliar untuk 2 kabupaten. PNPM Perbatasan alokasi Rp5 miliar, pencairan Rp5 miliar dan penyaluran mencapai Rp3 miliar untuk 5 kecamatan dari 3 kabupaten.
Sementara itu untuk DOK PNPM alokasi Rp14.442.700.000 pencairan Rp14.369.304.400 dan penyaluran Rp8 miliar untuk 116 kecamatan dari 10 kabupaten. DOK Integrasi alokasi Rp400 juta pencairan Rp400 juta dan penyaluran Rp68 juta untuk 2 kabupaten dan DOK Pendamping Lokal (PL) alokasi Rp36 juta pencairan Rp36 juta dan penyaluran Rp13 juta untuk 3 kecamatan di 2 kabupaten. (jay/hmsprov)