Pusat Harus Berikan Kewenangan ke Daerah

09 Desember 2022 Jam 13:51:34 Cinthia Informasi dan Komunikasi 352 kali

Foto Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi Kalimantan Timur

SAMARINDA - Gubernur Kaltim H Isran Noor menegaskan, bangsa dan negara Indonesia terlalu luas dan beragam masalah, dan tidak bisa diurusi pemerintah pusat saja. Sebab itu otonomi daerah harus diberikan kepada daerah. Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, tidak diberikan kewenangan.

“Negara kita kalau mau maju berkembang, berikanlah porsi kepercayaan yang penuh kepada masyarakat di daerah, harus diberikan kewenangan dan otoritas kepada kepala daerah, apakah itu provinsi maupun kabupaten kota tapi negara tetap memberikan kontrol dan tetap mengawasi,” tegas Isran Noor belum lama ini.

Kalau daerah diberikan kewenangan oleh pusat lanjut Ketua Umum APPSI itu, maka daerah-daerah akan maju dan berkembang pesat, termasuk memberikan fasilitas anggaran yang memadai dari APBN, maka daerah yang diatur tata kelola keuangannya dengan baik, maka akan terjadi sebuah pertumbuhan ekonomi yang akan berkembang di seluruh daerah.

“Jadi anggaran tidak terpusat di Jakarta, sehingga ada terjadi perubahan-perubahan yang luar biasa di daerah, terutama investasi pemerintah berupa APBN. Karena APBN yang dikelola daerah hanya 30 persen, dimana semua sektor dikelola oleh daerah, dan 70 persen APBN dikpelola pusat.

“Padahal di dalam Undang-Undang Dasar kita, sektor yang dikelola pusat itu hanya sekitar 20 persen, untuk mengelola lima sektor, yakni pertahanan keamanan, kementerian luar negeri, peradilan agama, moneter dan keuangan serta utang negara. Dan di luar dari pada itu, semua sektor ada di daerah dan dikelola daerah, tapi hanya difasilitasi 30 persen APBN," papar Isran Noor.(mar/sul/adpimprov kaltim)