Pusat Harus Kembalikan Wibawa Kepala Daerah

20 Februari 2015 Jam 00:00:00 Humas Prov. Kaltim Pembangunan 989 kali

Pertemuan APPSI dengan Wapres Yusuf Kalla

JAKARTA – Seringnya para menteri di jajaran Kabinet Kerja berkunjung ke daerah memenuhi undangan organisasi kemasyarakat tanpa sepengetahuan kepala daerah khususnya gubernur, menjadi agenda penting yang disampaikan pada pertemuan para gubernur anggota Asosiasi Pemerintahan Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla.

Hal tersebut dikemukakan Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal HP usai mengikuti audiensi para gubernur anggota Dewan Pengurus APPSI dengan Wapres Yusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden RI Jakarta Pusat, Selasa (17/2).

“Kita bersyukur Wapres telah menegur beberapa menteri yang dinilai kurang menghargai bahkan tidak memberitahu gubernur saat berkunjung ke daerah. Sikap ini penting terutama untuk mengembalikan wibawa gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” kata Mukmin.

Selayaknya ujar Wapres seperti yang disampaikan Wagub, organisasi kemasyarakatan maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang bermaksud mengundang para menteri ke daerah wajib berkoordinasi dan berkonsultasi dengan kepala daerah setempat karena para menteri merupakan pejabat Negara yang memiliki pangkat dan tanda kehormatan. Demikian halnya, para gubernur selain kepala daerah dan pejabat Negara juga memiliki pangkat dan tanda kehormatan serta bertanggungjawab terhadap suatu daerah.

Wapres sepakat dengan keinginan para gubernur agar setiap instansi baik di kementerian maupun lembaga Negara serta bupati dan walikota terlebih organisasi kemasyarakatan ataupun lembaga swadaya masyarakat tetap menghormati kedudukan seorang gubernur.

“Tanggungjawab dan beban mengurusi daerah seperti yang dilakukan para bupati maupun walikota terlebih gubernur sangat besar terutama mengkoordinasikan dan mensinkronkan hubungan dan urusan pemerintah pusat dengan daerah,” jelasnya.

Selain itu, sejak era kepemimpinan Presiden Jokowi-JK (Joko Widodo-Yusuf Kalla) banyak pula para bupati maupun walikota yang menyelenggarakan even atau kegiatan di daerah dengan mengundang menteri tanpa sepengetahuan gubernur.

Menurut Wapres Yusuf Kalla, hal ini tidak perlu terjadi seandainya para menteri yang akan berkunjung ke suatu daerah melakukan hal yang bijaksana dan selalu berkoordinasi dengan pejabat setempat atau yang punya wilayah dalam hal ini para gubernur.

“Hal yang sama dirasakan para gubernur yang merasa wibawanya berkurang akibat ulah beberapa menteri serta kurangnya rasa hormat pada bupati dan walikota setempat dalam mengundang menteri ke daerah karena tidak diketahui gubernur,” ungkap Mukmin.

Ke depan, Wapres berharap para menteri yang akanberkunjung ke daerah maupun bupati atau walikota yang mengundang termasuk organisasi kemasyaratan dan LSM harus berkoordinasi dengan Gubernur selaku pejabat Negara di daerah.

Dalam kesempatan itu juga Wapres mengingatkan agar instansi vertikal di daerah selalu berkoordinasi dengan gubernur. Termasuk melantik pimpinan instansi tersebut dapat dilakukan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Audiensi gubernur anggota Dewan Pengurus APPSI dengan Wapres Yusuf Kalla dipimpin Ketua Umum Dewan Pengurus APPSI Syahrul Yasin Limpo yang juga Gubernur Sulawesi Selatan.

Selanjutnya, para gubernur anggota Dewan Pengurus APPSI melakukan pertemuan di Hotel Sari Van Pasifik Jakarta. Pertemuan dihadiri sembilan gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim guna membahas rencana diselenggarakannya Rapat Kerja Nasional APPSI di Maluku pada tahun ini.(yans/hmsprov)

//Foto: Wakil Gubernur Kaltim HM Mukmin Faisyal (kanan) bersama para gubernur anggota Dewan Pengurus APPSI saat pertemuan dengan Wakil Presiden Yusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden Jakarta.(syaiful/humasprov kaltim)

Berita Terkait