23 April 2021 Jam 19:39:15   Humas Prov. Kaltim   Pemerintahan   382 kali

SAMARINDA - Staf Ahli Menteri Bidang Pemerintahan Kemendagri Dr H Suhajar Diantoro mengatakan hasil telaahan Mendagri, RPJMD Kaltim harus melakukan perubahan-perubahan. Hal ini karena terjadinya dinamika sesuai perkembangan lingkungan strategis yang juga berubah.

 

"Ini menandakan bahwa perencanaan pembangunan di Provinsi Kaltim responsif dan adaptif terhadap perubahan kondisi lingkungan strategis serta kondisi-kondisi lainnya," kata Suhajar Diantoro pada Musrenbang Perubahan RPJMD Provinsi Kaltim 2019-2023 dan RKPD Provinsi Kaltim 2022 di Pendopo Odah Etam, Komplek Kantor Gubernur Kaltim, Jalan Gajah Mada Samarinda, Kamis (22/4/2021).

 

Suhajar Diantoro menambahkan, beberapa latar belakang antara lain terbitnya Perpres No 18 tahun 2020 tentang RPJMN, yang kedua kebijakan di dalam RPJMN memuat ibu kota negara (IKN) baru yang berada di wilayah Kaltim. Kemudian capaian target indikator, serta adanya serangan pandemi Covid-19.

 

"Hal-hal inilah menurut kami di Kemendagri memberikan ruang bahwa perubahan  RPJMD adalah sebuah keharusan," tandasnya.

 

Suhajar Diantoro menambahkan, berdasarkan hasil konsultasi rancangan awal  RPJMD Provinsi Kaltim, beberapa hal penting yang  ditindaklanjuti antara lain perubahan struktur belanja dalam penanganan Covid-19, perubahan substansi RPJMD  didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi capaian kinerja sampai dengan tahun 2020.

 

Dan program-program daerah merupakan hasil   cascading (penurunan) berdasarkan outcome perangkat daerah dimaksud, dan musyawarah perencanaan seperti ini adalah forum untuk menguji kesetiaan rencana strategis OPD, kesetiaan dan  konsistensi  rencana kerja kepala-kepala SKPD terhadap RPJMD  gubernur.

 

"Nanti kita akan evaluasi output dari pada musrenbang melahirkan program kerja, melahirkan APBD, nanti kita lihat apakah item-item kegiatan yang diusulkan inline dengan RPJMD Gubernur," kata  Suhajar Diantoro.(mar/sul/humasprov kaltim)

• Terbaru
• Terpopuler
• Acak