SAMARINDA - Pemprov Kaltim kembali sukses meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020.
Penyerahan opini WTP atas LKPD Pemprov Kaltim dilakukan oleh Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar kepada Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor dan Ketua DPRD Kaltim H Makmur HAPK pada Rapat Paripurna ke-14 DPRD Kaltim di Gedung D Lantai 6 DPRD Kaltim, Senin (31/5).
Anggota VI BPK RI Prof Harry Azhar menyampaikan ucapan terima kasih dan mengapresiasi kepada Gubernur dan Wakil Gubernur, Sekda Provinsi serta jajaran Pemprov Kaltim atas kerja sama yang baik dalam membantu BPK RI melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan meskipun masih dalam suasana pandemi Covid-19.
"Menurut saya Kaltim ini salah satu provinsi terbaik di Indonesia. Termasuk indikator kemakmuran yang menjadi konsen saya, yaitu kemiskinan, pengangguran, gini rasio dan empat indikator masih tinggi di atas rata-rata nasional. Walaupun kondisi pandemi ini kemiskinan dan pengangguran ada kenaikan, tetapi IPM Kaltim di peringkat tiga nasional," jelas Harry Azhar.
Harry mengatakan WTP ini semacam minimum requirement (kebutuhan minimum) yang menunjukkan tata kelola keuangan negara. Sedangkan indikator kemakmuran, menunjukkan tata kelola pemanfaatan keuangan negara yang sebesar-besarnya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
"Indikator kemakmuran ini adalah maximum requirement, dimana setiap rupiah yang dipercayakan kepada pemda itu bisa mendatangkan peningkatan optimal bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat," kata Harry.
Sementara Gubernur Kaltim Dr H Isran Noor bersyukur atas telah diterimanya opini WTP atas LHP BPK RI terhadap LKPD Provinsi Kaltim Tahun Anggaran 2020. Tidak lupa, orang nomor satu Benua Etam ini menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Pemprov Kaltim yang telah bekerja dengan baik sehingga mencapai keberhasilan meraih predikat WTP untuk kedelapan kalinya.
"Mudah-mudahan seterusnya dipertahankan. Tapi yang jelas opini WTP bukanlah akhir dari perbaikan akuntabilitas. Ini merupakan landasan untuk memunculkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah yang digunakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih juga kepada jajaran DPRD Kaltim yang telah bersinergi dengan Pemprov Kaltim, sehingga predikat WTP bisa diraih delapan kali," urai Isran Noor.
Tampak hadir, Wagub Hadi Mulyadi, Wakil Ketua DPRD Muhammad Samsun, Seno Aji dan Sigit Wibowo, Sekda Provinsi Kaltim HM Sa'bani, Auditor Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa, Kepala BPK RI Perwakilan Kaltim Dadek Nandemar, serta jajaran DPRD dan Pemprov Kaltim. (her/sul/humasprov kaltim)
05 Maret 2019 Jam 17:59:48
Pemerintahan
04 Desember 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
20 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
22 September 2018 Jam 14:40:21
Pemerintahan
02 September 2019 Jam 22:18:00
Pemerintahan
27 September 2023 Jam 16:41:53
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:38:35
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
27 September 2023 Jam 16:34:52
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:29:55
Gubernur Kaltim
27 September 2023 Jam 16:26:49
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
22 Juli 2018 Jam 20:26:57
Kesehatan
06 Mei 2020 Jam 16:43:36
Penanggulangan Bencana
14 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
07 November 2019 Jam 22:46:54
Event
23 September 2022 Jam 06:10:37
Informasi dan Komunikasi