SAMARINDA – Rapat konsultasi (Rakon) dinilai merupakan momentum yang sangat tepat untuk mengevaluasi kinerja dan program organisasi dalam mengoptimalkan Gerakan PKK (Pemberdayaan dan Kesejaheraan Keluarga) di daerah.
Hal tersebut diungkapkan Gubernur Kaltim dalam sambutan tertulis yang disampaikan Asisten Pemerintahan Setprov Kaltim Meiliana pada pembukaan Rapat Konsultasi TP-PKK Kaltim di Gedung PKK Kaltim, Selasa (26/7).
Menurut dia, kebijakan PKK adalah bagian dari pembangunan nasional yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dari tingkat pusat sampai Kelompok Dasawisma.
“Inilah momentum yang sangat tepat dan sangat strategis dalam upaya kita meningkatkan peran dan mensinergiskan kegiatan PKK dengan pemerintah dan masyarakat,” katanya.
Peran para kader PKK dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat sangat besar sebagai lembaga yang memiliki peranan strategis dalam pembangunan.
Untuk itu, diharapkan organisasi ini harus senantiasa mampu meningkatkan kapasitas PKK dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.
TP PKK selaku pengelola Gerakan PKK dan pendamping masyarakat harus selalu meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui kualitas program kegiatan, kualitas SDM, sarana dan prasarana serta peningkatan pembinaan berjenjang.
“Saya harapkan, TP PKK di semua tingkatan provinsi, kabupaten/kota hingga kecamatan mampu mengelola segenap potensi dan sumber daya serta menempatkan diri sebagai mitra pemerintah dan lembaga terkait dalam pembangunan,” harapnya.
Sementara itu Ketua TP PKK Kaltim Hj Ence Amelia Suharni Faroek mengemukakan program unggulan di setiap Pokja wajib dilaksanakan dan evaluasi kegiatan terus-menerus.
“Khusus untuk kegiatan masing-masing Pokja dan sekretaris, saya harapkan agar tidak ada pemilahan. Semua program harus saling bantu mengisi sehingga terbangun sinergitas dalam organisasi terlebih pemerintah dan masyarakat,” ujar Amelia Suharni Faroek.
Rakon yang dilaksanakan selama dua hari (26-27 Juli) diikuti 100 peserta yakni 30 peserta TP PKK Kaltim dan sekitar 70 peserta dari kabupaten dan kota (ketua, sekretaris, bendahara serta ketua-ketua Pokja).(yans/humasprov)
22 Agustus 2019 Jam 20:36:01
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Desember 2018 Jam 22:06:21
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
04 Desember 2018 Jam 22:03:12
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 Oktober 2019 Jam 19:47:35
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
08 Agustus 2019 Jam 22:45:49
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
09 Agustus 2023 Jam 13:40:35
Gubernur Kaltim
28 Agustus 2013 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
11 Oktober 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
02 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Ekonomi dan Pendapatan Daerah
08 November 2019 Jam 23:45:26
Kegiatan Silaturahmi