Rakor Bappeda se-Kaltim 2019, Sinergikan Perencanaan Pembangunan Kewilayahaan

19 Februari 2019 Jam 22:50:37 Humas Prov. Kaltim Kegiatan Pemerintah 1355 kali

Gubernur isran Noor dan Bupati Kukar Edi Damansyah. (rosehan/humasprov kaltim)

TENGGARONG – Ada kemajuan positif dalam Rapat Koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) se-Kaltim 2019 yang dilaksanakan di Tenggarong, Senin malam (18/2/2019).

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara berencana menginiasi model kerja sama perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan, dimana proses penyusunan perencanaan pembangunannya harus benar-benar melibatkan daerah kabupaten/kota dan provinsi.

Sinergi perencanaan pembangunan yang digagas itu terkait pembangunan infrastruktur jalan yang akan menghubungkan Kecamatan Sebulu di Kutai Kartanegara (Kukar) tersambung ke Kecamatan Muara Bengkal di Kutai Timur (Kutim).

Gubernur Isran Noor menyambut baik sinergi perencanaan yang juga akan menjadi salah satu poin penting yang didiskusikan dalam Rakor Bappeda tersebut.

“Terkait rencana kerja sama membangun infrastruktur jalan dari Sebulu ke Muara Bengkal, menurut saya itu sangat baik. Saya dukung. Tidak ada masalah. Para pemilik areal konsesi tambang dan perkebunan nanti diajak kerja sama. Tidak ada yang tidak bisa, pasti bisa,” yakin mantan bupati Kutai Timur itu.

Model penyusunan rencana pembangunan daerah yang bersinergi seperti inisiasi Pemkab Kukar ini menurut Gubernur Isran Noor sangat positif, sekaligus untuk mensinergikan visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) kabupaten/kota dan provinsi.

Ke depan diharapkan sinergi perencanaan pembangunan berbasis kewilayahan ini terus meluas ke kabupaten dan kota lainnya, sementara provinsi akan terlibat langsung dalam fasilitasi perencanaan tersebut. Dengan demikian, beban pembangunan akan terbagi dengan baik antara kabupaten dan kota yang bersinergi dan hal mana saja yang akan menjadi beban provinsi.

Sinergi ini menurut Isran Noor sejalan dengan Visi dan Misi Kaltim Berdaulat 2018-2023 yang diusungnya bersama Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, khususnya misi ketiga yakni “Berdaulat dalam memenuhi kebutuhan infrastruktur kewilayahan”.

Selanjutnya, Isran berharap penyusunan perencanaan perlu pelibatan perusahaan-perusahaan konsesi pertambangan maupun perkebunan yang terdampak jalur infrastruktur tersebut untuk memberikan dukungan.

Sementara itu, Bupati Kukar Edi Damansyah menjelaskan komitmen kabupaten kaya sumber daya alam itu untuk berkontribusi dalam pembangunan Kaltim.

Menurutnya, konsep pembangunan berbasis kewilayahan yang direncanakan Gubernur Isran Noor dan Wagub Hadi Mulyadi merupakan langkah yang tepat.

“Kukar sangat mendukung karena sesuai dengan rencana-rencana pembangunan kewilayahan kami. Perlu kebijakan yang terintegrasi baik horizontal maupun vertikal,” kata Edi Damansyah.

Kukar lanjut Edi sudah melakukan inisiasi dengan Pemkab Kutim, Pemkot Balikpapan, Pemkot Samarinda dan Pemkot Bontang. Ada beberapa titik pembangunan berbasis kewilayahan yang juga akan menjadi pokok bahasan dalam Rakor Bappeda tahun ini.

Terkait kerja sama dengan Pemkab Kutim untuk pembangunan infrastruktur jalan Sebulu-Muara Bengkal, Edi Damansyah mengaku pihaknya sudah melakukan pertemuan dengan perusahaan-perusahaan pemegang IUP.

“Respon mereka sangat baik atas rencana Pemkab Kukar dan Kutim ini. Karena ini akan mewujudkan impian beberapa desa dan kecamatan di sana,” beber Edi Damansyah.

Rakor Bappeda diikuti para kepala Bappeda Kabupaten/Kota se-Kaltim. Hadir mendampingi Gubernur Isran Noor, Kepala Bappeda Kaltim Zairin Zain dan sejumlah pimpinan perangkat daerah Pemprov Kaltim. (sul/humasprov kaltim)