Sinkronisasi Program Wujudkan Kesejahteraan Rakyat
SAMARINDA - Mewujudkan kesejahteraan rakyat diperlukan adanya sinkronisasi dan sinergitas program satuan kerja perangkat daerah (SKPD), khususnya lintas sektor bidang sosial. Karena itu, setiap SKPD harus fokus merealisasikan program yang telah direncanakan sesuai rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) Kaltim.
Sinkronisasi dan sinergitas yang diharapkan khususnya terkait ketersediaan data akurat sehingga informasi perkembangan masalah sosial di Kaltim dapat diketahui secara tepat dan benar. Misal, masalah penduduk miskin, pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan serta penyalahgunaan narkoba.
“Data tersebut diharapkan dapat diinventarisasi melalui Badan Pusat Statistik (BPS), sehingga data yang disampaikan masing-masing SKPD bisa disajikan menjadi satu kesatuan. Karena itu, perlu sinkronisasi dan sinergitas ini,” kata Asisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim H Bere Ali ketika membuka Rapat Koordinasi Bidang Sosial di lingkungan Pemprov Kaltim di Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (26/5).
Jika berbicara masalah kesejahteraan rakyat, lanjut dia, tentu berkaitan masalah tingkat penduduk miskin. Apalagi, saat ini nilai tukar rupiah terhadap dollar sudah mencapai Rp13 ribu.
Artinya kata Bere, jika saat ini pendapatan penduduk tidak mengalami peningkatan, maka dengan merosotnya nilai tukar rupiah tersebut, maka akan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya status penduduk menjadi kategori masyarakat miskin.
“Persentase penduduk miskin di Kaltim pada 2013 mencapai 6,03 persen. Ini angka yang bagus, diharapkan tahun ini bisa terus menurun seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat,” jelasnya.
Progres penurunan angka penduduk miskin di Kaltim dinilai sudah semakin baik, meski nilai tukar rupiah menembus angka Rp13 ribu per dolar. Karena itu, lanjut Bere yang menjadi fokus utama pemerintah ke depan adalah bagaimana program sosial benar-benar memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
Misalnya, melakukan pendidikan dan pelatihan kewirausahaan terhadap masyarakat di berbagai bidang, sehingga masyarakat siap mandiri menjadi pelaku usaha.
“Dengan demikian, maka ke depan diharapkan angka kemiskinan akan semakin menurun. Artinya, penurunan angka penduduk miskin bukan hanya ada intervensi pemerintah tetapi harus ada kemauan yang tinggi dari masyarakat juga,” jelasnya. (jay/sul/es/hmsprov)
Foto : Asisten Kesejahteraan Rakyat H Bere Ali (tengah) memimpin Rakor Bidang Sosial Pemprov Kaltim. (norjaya/humasprov)
25 Maret 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 Agustus 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
27 Juli 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
16 April 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
28 September 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan
01 Desember 2023 Jam 21:56:47
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:26:11
Gubernur Kaltim
01 Desember 2023 Jam 15:16:34
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
30 November 2023 Jam 22:23:49
Gubernur Kaltim
30 November 2023 Jam 20:23:13
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
14 Agustus 2015 Jam 00:00:00
Pelatihan, Kepegawaian
11 Maret 2020 Jam 09:32:22
Berita Acara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
09 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
05 Februari 2017 Jam 00:00:00
Agama