SAMARINDA - Walaupun dikenal sebagai daerah kaya sumber daya alam, namun tidak ada jaminan masyarakat Kaltim hidup berkecukupan, apalagi sejahtera. Faktanya, hingga saat ini tidak sedikit warga Kaltim yang tinggal di rumah tidak layak huni, bahkan belum memiliki rumah sama sekali.
Hal itu diakui Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi saat membuka Rapat Koordinasi 2 Kegiatan Fasilitasi Kelompk Kerja Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Pokja PKP) Provinsi Kaltim Tahun 2018 di Ruang Kartanegara Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Rabu (31/10).
Menurut dia, selayaknya jika ingin membangun sumber daya manusia yang berkualitas maka terlebih dulu wajib dipenuhi kebutuhan dasar masyarakat, diantaranya perumahan sebagai tempat tinggalnya. "Kalau bicara masalah perumahan maka banyak masalahnya. Sebab tidak sedikit masyarakat kita yang memiliki rumah tapi jauh dari standar untuk kehidupan," sebut Hadi.
Hadi menambahkan istilah program pembangunan rumah sangat sederhana atau RSS, seringkali diplesetkan menjadi rumah sangat sempit, selonjoran sakit sampai santai pun sangat sulit.
Hal itu terjadi lanjutnya, akibat masyarakat tersebut berpenghasilan rendah seperti istilah P7 atau pergi pagi pulang petang penghasilan pas-pasan. "Bukan saatnya lagi bekerja di atas kertas. Tapi mari kita kerja keras dan tingkatkan sinergitas agar rumah terbangun untuk rakyat," harapnya.
Sementara itu Direktur Perencanaan Penyediaan Perumahan Ditjen Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR Dwityo Akoro Soeranto mengungkapkan pembangunan perumahan bagi masyarakat harus dilakukan lintas sektor dengan melibatkan seluruh stakeholder (pemangku kepentingan) di daerah.
"Untuk pelaksanaan ini kita harus mengoptimalkan kinerja dan pelibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan baik instansi pemerintah, masyarakat, akademisi, asosiasi profesi (REI), lembaga perbankan dan swasta," tegas Hadi.
Disebutkannya di Kaltim terdapat 191 ribu keluarga yang belum memiliki rumah dan 51 ribu rumah tidak layak huni. Rakor dilaksanakan selama tiga hari (31 Oktober - 2 November) diikuti 100 peserta yang membidangi perumahan dan kawasan pemukiman di instansi/dinas pemerintah provinsi, kabupaten dan kota se-Kaltim.
Kegiatan kerjasama Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat bekerjasama dengan Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi Kaltim.
Hadir Kepala Satker SNVT Bidang Perumahan La Usman dan Konsultan RP3KP/Pokja PKP Kaltim Elviyani NH Gaffar serta ketua Pokja PKP Kabupaten dan Kota, Bappeda, PLN, PDAM, DPMPTSP, REI, Apersi, perbankan dan instansi/dinas terkait serta swasta. Pembukaan rakor ditandai dengan pemukulan gong oleh Wagub Hadi Mulyadi dirangkai penandatanganan MoU antara Pemprov Kaltim dengan Pemerintah Kabupaten dan Kota. (yans/humasprov kaltim)
14 Juni 2019 Jam 23:08:15
Kegiatan Pemerintah
14 Januari 2018 Jam 19:29:00
Kegiatan Pemerintah
12 Maret 2018 Jam 19:23:40
Kegiatan Pemerintah
18 April 2019 Jam 21:28:15
Kegiatan Pemerintah
03 Januari 2019 Jam 20:21:37
Kegiatan Pemerintah
01 Agustus 2019 Jam 21:50:28
Kegiatan Pemerintah
29 Mei 2023 Jam 19:18:24
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 19:15:40
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 14:31:31
Wakil Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 10:05:26
Gubernur Kaltim
29 Mei 2023 Jam 09:57:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
01 Desember 2021 Jam 22:41:23
Sosial
25 Mei 2022 Jam 20:17:09
Informasi dan Komunikasi
12 April 2019 Jam 20:54:13
Agama
28 April 2019 Jam 22:03:37
Agama
15 Juni 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan