SAMARINDA – Secara nasional Kaltim ditengarai menjadi daerah keenam atau kategori sedang untuk tingkat kerawanan bencana sosial dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan gubernur/wakil gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Kaltim 2018 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (21/6).
Menurut dia, peningkatan suhu politik mengarah pada bencana sosial menjelang Pilkada terjadi akibat gesekan maupun perselisihan antarkelompok pendukung pasangan calon (paslon). “Indeks bencana sosial 2,76 menempatkan Kaltim di urutan keenam dari 34 provinsi setelah Papua, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah,” katanya.
Kondisi kerawanan sosial di daerah itu hendaknya menjadi perhatian dan catatan tersendiri agar segera dilakukan langkah-langkah pencegahan. Apalagi ungkapnya, Kaltim memiliki penduduk yang heterogen terdiri berbagai macam etnis (suku) dan agama sehingga wajar isu kerawanan itu menjadi perhatian khusus.
Karenanya, gubernur meminta seluruh jajaran terkait meningkatkan kewaspadaan dini guna mengantisipasi sebelum terjadinya bencana sosial menjelang pelaksanaan Pilkada.
Saat ini lanjutnya, banyak model-model operandi yang diindikasikan telah dilakukan para paslon untuk meraih simpati masyarakat agar memilih mereka. Padahal ujar Awang, tindakan atau prilaku paslon melalui tim suksesnya itu bukan tidak mungkin mengarah pada kerawanan dalam masyarakat yang bisa memicu bencana sosial. “Kita semua tidak mau bencana sosial berlatar suku, agama, ras dan antargolongan terjadi. Sebab dampak negatifnya sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat,” jelasnya.
Gubernur mengingatkan masyarakat Kaltim memilih gubernur bukan berdasar suku, agama, ras dan antar golongan semata. “Tetapi bagaimana masyarakat secara sadar tanpa membedakan suku dan agama menyampaikan hak suaranya memilih gubernur yang mampu mengayomi masyarakat Kaltim yang majemuk,” harapnya.
Sementara itu Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Akbar Ali menyebutkan 2018 ini dilaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah, baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota. “Tahun ini setelah 2017 lalu. Kaltim termasuk dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada (Pilgub dan Pilbup Penajam Paser Utara). Agenda politik ini harus disukseskan semua pihak terkait termasuk Forkopimda memiliki tanggung jawab yang sama,” ujar Akbar Ali.
Dia menambahkan pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 2017 untuk 101 daerah menelan dana tidak kurang dari Rp4,1 triliun. Karena itu, angka partisipasi pemilih harus meningkat.
Hadir Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan Asisten Perdata/TUN Kejati Kaltim Damly Rowelcis. Ketua KPU Muhammad Taufik dan Ketua Bawaslu Syaiful dan bupati/walikota serta Forkopimda Kabupaten/Kota, Asisten, Staf dan Tenaga Ahli Gubernur serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan instansi vertikal. (yans/sul/humasprov)
01 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
18 November 2017 Jam 22:39:06
Pemerintahan
03 Juni 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
21 Mei 2020 Jam 21:42:11
Pemerintahan
06 Mei 2019 Jam 23:03:18
Pemerintahan
10 Juni 2020 Jam 23:53:08
Pemerintahan
22 September 2023 Jam 17:03:23
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 17:01:11
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:56:55
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:53:17
Gubernur Kaltim
22 September 2023 Jam 16:49:24
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
05 Mei 2022 Jam 18:19:59
Ibu Kota Negara
15 September 2016 Jam 00:00:00
Investasi
22 April 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
20 Maret 2021 Jam 21:24:53
Kegiatan Silaturahmi
19 Juli 2018 Jam 21:12:58
Berita Foto
09 Februari 2022 Jam 18:17:43
Administrasi Pembangunan