Rakor Forkopimda se-Kaltim 2018, Gubernur : Kaltim Rawan Bencana Sosial Pilkada

21 Juni 2018 Jam 20:46:03 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1313 kali

Gubernur Awang Faroek Ishak memimpin Rapat Forkompimda Kaltim. (YUVITA/HUMASPROV)

SAMARINDA – Secara nasional Kaltim ditengarai menjadi daerah keenam atau kategori sedang untuk tingkat kerawanan bencana sosial dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) atau pemilihan gubernur/wakil gubernur (Pilgub) Kaltim 2018. Hal itu diungkapkan Gubernur Kaltim Dr H Awang Faroek Ishak pada Rapat Koordinasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah se-Kaltim 2018 di Pendopo Lamin Etam, Kamis (21/6).

Menurut dia, peningkatan suhu politik mengarah pada bencana sosial menjelang Pilkada terjadi akibat gesekan maupun perselisihan antarkelompok pendukung pasangan calon (paslon). “Indeks bencana sosial 2,76 menempatkan Kaltim di urutan keenam dari 34 provinsi setelah Papua, Maluku Utara, Kalimantan Barat, Sumatera Utara dan Sulawesi Tengah,” katanya.

Kondisi kerawanan sosial di daerah itu hendaknya menjadi perhatian dan catatan tersendiri agar segera dilakukan langkah-langkah pencegahan. Apalagi ungkapnya, Kaltim memiliki penduduk yang heterogen terdiri berbagai macam etnis (suku) dan agama sehingga wajar isu kerawanan itu menjadi perhatian khusus.

Karenanya, gubernur meminta seluruh jajaran terkait meningkatkan kewaspadaan dini guna mengantisipasi sebelum terjadinya bencana sosial menjelang pelaksanaan Pilkada.

Saat ini lanjutnya, banyak model-model operandi yang diindikasikan telah dilakukan para paslon untuk meraih simpati masyarakat agar memilih mereka. Padahal ujar Awang, tindakan atau prilaku paslon melalui tim suksesnya itu bukan tidak mungkin mengarah pada kerawanan dalam masyarakat yang bisa memicu bencana sosial. “Kita semua tidak mau bencana sosial berlatar suku, agama, ras dan antargolongan terjadi. Sebab dampak negatifnya sangat besar bagi kelangsungan hidup masyarakat,” jelasnya.

Gubernur mengingatkan masyarakat Kaltim memilih gubernur bukan berdasar suku, agama, ras dan antar golongan semata. “Tetapi bagaimana masyarakat secara sadar tanpa membedakan suku dan agama menyampaikan hak suaranya memilih gubernur yang mampu mengayomi masyarakat Kaltim yang majemuk,” harapnya.

Sementara itu Direktur Kewaspadaan Nasional Kemendagri Akbar Ali menyebutkan 2018 ini dilaksanakan Pilkada serentak di 171 daerah, baik pemilihan gubernur maupun bupati/walikota. “Tahun ini setelah 2017 lalu. Kaltim termasuk dari 171 daerah yang melaksanakan pilkada (Pilgub dan Pilbup Penajam Paser Utara). Agenda politik ini harus disukseskan semua pihak terkait termasuk Forkopimda memiliki tanggung jawab yang sama,” ujar Akbar Ali.

Dia menambahkan pelaksanaan Pilkada serentak di seluruh Indonesia pada 2017 untuk 101 daerah menelan dana tidak kurang dari Rp4,1 triliun. Karena itu, angka partisipasi pemilih harus meningkat.

Hadir Ketua DPRD Kaltim HM Syahrun dan Pangdam VI Mulawarman Mayjen TNI Subiyanto, Kapolda Kaltim Irjen Pol Priyo Widyanto dan Asisten Perdata/TUN Kejati Kaltim Damly Rowelcis. Ketua KPU Muhammad Taufik dan Ketua Bawaslu Syaiful dan bupati/walikota serta Forkopimda Kabupaten/Kota, Asisten, Staf dan Tenaga Ahli Gubernur serta pimpinan OPD lingkup Pemprov Kaltim dan instansi vertikal. (yans/sul/humasprov)