SAMARINDA - Pelaksana Tugas (Plt) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setdaprov Kaltim HM Jauhar Efendi mengatakan Undang- Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 33 tahun 2018 mengatur posisi Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.
"Kita berharap PP ini benar-benar bisa diimplementasikan dengan baik. Artinya kewenangan maupun pendanaan harus dibackup pemerintah pusat," kata Jauhar Efendi disela acara Rapat Koordinasi (Rakor) Kelembagaan Gubermur Sebagain wakil Pemerintah Pusat.
Kegiatan yang diselenggarakan Biro Pemerintahan Perbatasan dan Otonomi Daerah Setdaprov Kaltim diselenggarakan di Ruang Tuah Himba lantai 6 Kantor Gubernur Kaltim, Rabu (23/10/2019).
Menurut Jauhar, melihat rancangan usulan dana menyangkut posisi Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat yang ada di daerah itu diusulkan sekitar Rp 225 miliar. "Kalau kita bagi 34 provinsi, maka hanya sekitar Rp 6,6 miliar Kalau dibagi lagi dalam bimbingan dan pengawasan (Binwas) pemerintah kabupaten dan kota. Semakin sedikit sekali. Sebab ada 500 kabupaten dan kota," tandasnya.
Jauhar mengungkapkan rapat yang dilaksanakan untuk menginventarisir masukan apa saja yang akan disampaikan Pemprov Kaltim kepada pusat. Khususnya terkait posisi Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat yang ada di daerah.(mar/her/yans/humasprovkaltim)
08 Januari 2019 Jam 21:30:34
Kegiatan Pemerintah
05 Desember 2020 Jam 08:56:49
Kegiatan Pemerintah
13 Agustus 2021 Jam 20:36:04
Kegiatan Pemerintah
01 September 2019 Jam 22:16:56
Kegiatan Pemerintah
17 Agustus 2020 Jam 23:24:20
Kegiatan Pemerintah
04 Mei 2019 Jam 12:10:05
Kegiatan Pemerintah
03 Juni 2023 Jam 22:25:42
Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:26:57
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:25:15
Kaltim Berduka
03 Juni 2023 Jam 11:22:53
Wakil Gubernur Kaltim
03 Juni 2023 Jam 11:21:06
Wakil Gubernur Kaltim
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
26 Oktober 2018 Jam 08:10:25
Produk K-UKM
30 Desember 2019 Jam 12:20:56
Pendidikan
29 Januari 2022 Jam 20:35:27
Gubernur Kaltim
07 Juli 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
24 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pembangunan
14 November 2015 Jam 00:00:00
Pembangunan