Rakor Kawasan Perbatasan, Hadi : Pembangunan Harus Benar-Benar Merata

28 Januari 2019 Jam 19:48:00 Humas Prov. Kaltim Pemerintahan 1224 kali

Wagub Hadi Mulyadi bersama Wagub Kaltara H Udin Hianggio saat menjadi peserta Rakor P3N 2019 di Jakarta. (masdiansyah/humasprov kaltim)

JAKARTA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (P3N) 2019. Diakui Hadi, pasca pemekaran wilayah (Kalimantan Utara), hingga saat ini Kaltim masih memiliki kawasan perbatasan negara yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). "Mahulu memiliki perbatasan dengan Malaysia. Tekad kami melalui Kaltim Berdaulat pemerataan pembangunan dilakukan lebih fokus dan merata hingga pedalaman dan perbatasan," katanya, Senin (28/1/2019).

Pembangunan yang merata itu lanjut Hadi, bukan hanya bidang infrastruktur seperti aksesibilitas jalan, jembatan maupun pelabuhan, tapi juga infratruktur dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, air bersih, listrik serta kebutuhan dasar lainnya.

Menurut Hadi, pembangunan selama ini masih lebih banyak di kawasan perkotaan dibandingkan kawasan perbatasan, pedalaman, terpencil dan daerah terluar. Karenanya, paradigma lama harus diubah, selain mengoptimalkan peran BNPP yang melibatkan banyak kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan. "Pusat harus konsekuen melaksanakan komitmen pembangunan kawasan pinggiran. Selain, kebijakan juga dukungan anggaran yang memadai agar permasalahan selama ini terselesaikan," tegas Hadi.

Wagub meyakinkan dukungan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah mampu mempercepat pembangunan di perbatasan, pedalaman serta daerah tertinggal dan terluar. "Perbatasan maupun daerah terluar adalah wajah negara. Maka, wajib lebih baik dan lebih bagus dari wilayah negara tetangga," tegas Hadi lagi.

Rakor yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) digelar di The Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta dihadiri 12 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan di Indonesia.

Rakor dibuka Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud serta para kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati) dari 12 provinsi perbatasan. Tampak Wakil Bupati Mahakam Ulu Juan Jenau serta jajaran instansi terkait Pemprov Kaltim dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). (yans/sul/humasprov kaltim)