JAKARTA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (P3N) 2019. Diakui Hadi, pasca pemekaran wilayah (Kalimantan Utara), hingga saat ini Kaltim masih memiliki kawasan perbatasan negara yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). "Mahulu memiliki perbatasan dengan Malaysia. Tekad kami melalui Kaltim Berdaulat pemerataan pembangunan dilakukan lebih fokus dan merata hingga pedalaman dan perbatasan," katanya, Senin (28/1/2019).
Pembangunan yang merata itu lanjut Hadi, bukan hanya bidang infrastruktur seperti aksesibilitas jalan, jembatan maupun pelabuhan, tapi juga infratruktur dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, air bersih, listrik serta kebutuhan dasar lainnya.
Menurut Hadi, pembangunan selama ini masih lebih banyak di kawasan perkotaan dibandingkan kawasan perbatasan, pedalaman, terpencil dan daerah terluar. Karenanya, paradigma lama harus diubah, selain mengoptimalkan peran BNPP yang melibatkan banyak kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan. "Pusat harus konsekuen melaksanakan komitmen pembangunan kawasan pinggiran. Selain, kebijakan juga dukungan anggaran yang memadai agar permasalahan selama ini terselesaikan," tegas Hadi.
Wagub meyakinkan dukungan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah mampu mempercepat pembangunan di perbatasan, pedalaman serta daerah tertinggal dan terluar. "Perbatasan maupun daerah terluar adalah wajah negara. Maka, wajib lebih baik dan lebih bagus dari wilayah negara tetangga," tegas Hadi lagi.
Rakor yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) digelar di The Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta dihadiri 12 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan di Indonesia.
Rakor dibuka Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud serta para kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati) dari 12 provinsi perbatasan. Tampak Wakil Bupati Mahakam Ulu Juan Jenau serta jajaran instansi terkait Pemprov Kaltim dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). (yans/sul/humasprov kaltim)
11 Juli 2020 Jam 00:48:38
Pemerintahan
31 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
24 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
08 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
06 Oktober 2021 Jam 20:59:32
Pemerintahan
25 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 15:17:05
Gubernur Kaltim
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Agustus 2018 Jam 19:24:09
Korpri
23 Agustus 2017 Jam 08:25:47
Kegiatan Pemerintah
12 April 2016 Jam 00:00:00
Pemerintahan
02 Januari 2022 Jam 21:55:01
Insfrakstuktur
01 Februari 2013 Jam 00:00:00
Lingkungan Hidup