JAKARTA - Wakil Gubernur Kaltim H Hadi Mulyadi menghadiri Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara (P3N) 2019. Diakui Hadi, pasca pemekaran wilayah (Kalimantan Utara), hingga saat ini Kaltim masih memiliki kawasan perbatasan negara yang terdapat di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). "Mahulu memiliki perbatasan dengan Malaysia. Tekad kami melalui Kaltim Berdaulat pemerataan pembangunan dilakukan lebih fokus dan merata hingga pedalaman dan perbatasan," katanya, Senin (28/1/2019).
Pembangunan yang merata itu lanjut Hadi, bukan hanya bidang infrastruktur seperti aksesibilitas jalan, jembatan maupun pelabuhan, tapi juga infratruktur dasar meliputi pendidikan, kesehatan, ekonomi, air bersih, listrik serta kebutuhan dasar lainnya.
Menurut Hadi, pembangunan selama ini masih lebih banyak di kawasan perkotaan dibandingkan kawasan perbatasan, pedalaman, terpencil dan daerah terluar. Karenanya, paradigma lama harus diubah, selain mengoptimalkan peran BNPP yang melibatkan banyak kementerian/lembaga dalam pembangunan kawasan perbatasan. "Pusat harus konsekuen melaksanakan komitmen pembangunan kawasan pinggiran. Selain, kebijakan juga dukungan anggaran yang memadai agar permasalahan selama ini terselesaikan," tegas Hadi.
Wagub meyakinkan dukungan dan koordinasi lintas kementerian/lembaga dengan pemerintah daerah mampu mempercepat pembangunan di perbatasan, pedalaman serta daerah tertinggal dan terluar. "Perbatasan maupun daerah terluar adalah wajah negara. Maka, wajib lebih baik dan lebih bagus dari wilayah negara tetangga," tegas Hadi lagi.
Rakor yang digelar Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) digelar di The Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta dihadiri 12 provinsi yang memiliki kawasan perbatasan di Indonesia.
Rakor dibuka Menko Polhukam Wiranto dan dihadiri Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Plt Sekretaris BNPP Widodo Sigit Pudjianto dan Deputi Bidang Pengelolaan Infrastruktur Kawasan Perbatasan Restuardy Daud serta para kepala daerah (wakil gubernur dan wakil bupati) dari 12 provinsi perbatasan. Tampak Wakil Bupati Mahakam Ulu Juan Jenau serta jajaran instansi terkait Pemprov Kaltim dan Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu). (yans/sul/humasprov kaltim)
10 April 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
27 Desember 2021 Jam 08:31:42
Pemerintahan
02 Desember 2013 Jam 00:00:00
Pemerintahan
13 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pemerintahan
29 Oktober 2018 Jam 19:31:41
Pemerintahan
01 September 2015 Jam 00:00:00
Pemerintahan
10 Agustus 2022 Jam 15:14:05
Administrasi Pembangunan
09 Agustus 2022 Jam 15:08:45
Gubernur Kaltim
09 Agustus 2022 Jam 06:01:58
Ibu Kota Negara
09 Agustus 2022 Jam 05:57:19
Produk K-UKM
08 Agustus 2022 Jam 21:56:12
Agenda Pemerintah
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
30 Juli 2021 Jam 22:44:50
Sosialisasi Masyarakat
01 November 2016 Jam 00:00:00
Kegiatan Silaturahmi
15 Februari 2013 Jam 00:00:00
Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian
21 Juni 2022 Jam 21:28:53
Wakil Gubernur Kaltim
24 Januari 2014 Jam 00:00:00
Investasi
07 Agustus 2020 Jam 23:02:25
Kesehatan
25 November 2016 Jam 00:00:00
Sosialisasi Masyarakat