SAMARINDA - Target swasembada pangan di Kaltim tidak mungkin terwujud tanpa sinergitas semua elemen terkait. Pengembangan pertanian dalam arti luas menuju ketahanan pangan tidak boleh dilakukan sendiri-sendiri, tanpa integrasi. "Kalau berjalan masing-masing, maka pasti sulit merealisasikan swasembada pangan di Kaltim," kata Staf Ahli Gubernur Kaltim Bidang Sumber Daya Alam (SDA), Perekonomian Daerah dan Kesra, yang juga Plh Asisten Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kaltim Ir Muhammad Sa'bani, saat mewakili Gubernur Kaltim pada pembukaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pangan se-Kaltim 2018 yang dilaksanakan di Pendopo Lamin Etam, Rabu (14/3).
Dikatakan, salah satu dukungan yang dimaksud dari pihak perbankan untuk bisa mengalokasikan dananya untuk mendukung program-program pemerintah, seperti program pangan sejahtera, sawit sejahtera, keramba sejahtera, ternak sejahtera dan program lainnya, Sehingga dengan dukungan dan sinergitas tersebut, lanjut Sa'bani dapat mendukung pengembangan usaha kecil menengah (UKM), dalam berbagai komoditi, termasuk dalam membantu manajemen pengolahan hingga pemasaran hasil pertanian. "Dengan begitu para usahawan muda yang bergerak pada UKM dengan berbagai komoditi, baik dari pertanian, perikanan maupun perkebunan akan tumbuh dan berkembang dengan dukungan semua pihak," ujarnya.
Selain itu Sa'bani meminta agar dinas terkait untuk terus meningkatkan produksi, produktifitas dan mutu hasil pertanian dalam arti luas untuk komoditas-komoditas utama seperti padi, jagung, singkong, sawit, karet, kakao, sapi, kambing dan ayam serta komoditas perikanan seperti udang windu, kakap merah, bawal, dan kerapu.
Upaya untuk tetap mewujudkan swasembada pangan dilakukan dengan perbaikan prasarana pengairan melalui kegiatan rehabilitasi jaringan irigasi, pompanisasi, serta melakukan penambahan luas lahan pertanian melalui pemanfaatan sawah-sawah yang sudah dicetak. "Selain itu harus ada upaya untuk menumbuhkembangkan wirausaha muda sebagai sumber daya manusia pengelola kawasan-kawasan pertanian, perikanan maupun perkebunan yang memiliki daya juang tinggi, inovatif dan berjiwa pengusaha yang mandiri," kata Sa'bani.
Ketua Panitia penyelenggara Rakor Pangan se-Kaltim Ir H Ibrahim dalam laporannya mengatakan tujuan pelaksanaan rapat koordinasi ini adalah merumuskan strategi dan langkah pencapaian kemandirian pangan di Provinsi Kaltim dengan dukungan wirausaha muda pertanian. "Selain itu, sebagai sarana evaluasi hasil pelaksanaan tahun anggaran 2017, serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksana tahun anggaran 2018 dan usulan tahun anggaran 2019," kata Ibrahim.
Nara sumber pada Rakor Pangan se-Kaltim yaitu Tenaga Ahli Komisi IV DPR RI Rudiansyah, Dirjen Industri Agro Kementerian Perindustrian Muh Iqbal Karana ST. Bupati Berau H Muharram, Dosen Fakultas Pertanian Universitas Mulawarman Samarinda Dr A. Zaini, Kepala Dinas Pangan Tanaman Pangan Holtikultura Kaltim H Ibrahim, Kadis Perkebunan Kaltim Ir Ujang Rachmad, Kadis Kelautan dan Perikanan Kaltim Ir Nursigit dan Kadis Peternakan Kaltim Ir H Dadang Sudarya. (mar/sul/humasprov)
25 Juli 2019 Jam 22:40:14
Pertanian dan Ketahanan Pangan
26 November 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
20 Februari 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
07 Oktober 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
24 Desember 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
25 Maret 2013 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
05 Desember 2023 Jam 21:22:29
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
05 Desember 2023 Jam 21:20:06
Gubernur Kaltim
05 Desember 2023 Jam 19:09:09
Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur
06 Januari 2014 Jam 00:00:00
Pertanian dan Ketahanan Pangan
14 Maret 2022 Jam 15:54:00
Ibu Kota Negara
08 April 2013 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
06 Juni 2022 Jam 19:30:28
Informasi dan Komunikasi
11 September 2019 Jam 23:31:22
Pendidikan
08 September 2023 Jam 10:45:32
Gubernur Kaltim
28 Februari 2014 Jam 00:00:00
Pendidikan
25 Maret 2016 Jam 00:00:00
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
17 November 2022 Jam 05:52:37
Informasi dan Komunikasi
10 Agustus 2016 Jam 00:00:00
Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri